Ini Sindiran PDIP ke NasDem: Ngaku Dukung Pemerintah Jokowi, Tapi Gandengan Erat Partai di Luar Pemerintah
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.-pdiperjuangan.id-
Namun saat ini NasDem bergandengan tangan dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi untuk berkoalisi mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
"Kenapa memang kalau kemudian NasDem berkomunikasi dengan PKS, dengan Demokrat? Mereka bukan partai terlarang kok, bukan PKI," ujar Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat 28 Oktober 2022.
BACA JUGA:DPW NasDem Aceh: Anies Baswedan Disukai oleh Masyarakat atas Nilai ke-Islaman
Ahmad Ali mengatakan, PKS dan Demorat bukan partai terlarang. Keduanya adalah partai yang diakui negara. Sehingga tidak ada salahnya NasDem berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat.
"Mereka adalah partai yang kemudian diakui oleh negara sebagai partai yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus apa masalahnya?" kata dia.
Menurut Ali, Partai pengkritik pemerintah merupakan bagian dari demokrasi.
"Yang tidak dibenarkan itu kan bergandengan dengan partai terlarang seperti PKI umpamanya, itu tidak boleh, karena itu jelas dilarang, tapi kan kalau PKS, Demokrat partai yang sah, peserta pemilu," ujar Ali.
BACA JUGA:Tim Kecil NasDem, PKS dan Demokrat Bertemu di Rumah Anies Baswedan Bahas Cawapres, AHY Ikut Hadir
Dia mengatakan, PKS dan Demokrat mengkritik pemerintah karena berada di barisan oposisi dan merupakan bagian dari fungsi demokrasi
"Kalau hari ini mereka mengkritik pemerintah ya karena berada di oposisi dan mereka sedang melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai oposisi, sehingga membuat pemerintah semakin dinamis. Ini fungsi demokrasi," katanya.
Dia mengajak semua pihak untuk saling menghargai sikap masing-masing Partai.
"Tapi sekali lagi mari kemudian kita sama-sama saling menghargai sikap daripada tiap-tiap partai. NasDem menegaskan sebagai partai yang mandiri, partai yang kemudian tahu menempatkan dirinya," ucap Ali.
BACA JUGA:NasDem, PKS dan Demokrat Lakukan Pertemuan Matangkan Format Koalisi
Dia juga bilang bahwa koalisi Jokowi-Maruf tidak ada kesepakatan yang melarang Partai koalisi bergandeng tangan dengan partai oposisi.
"Tidak ada kesepakatan yang kemudian melarang Partai NasDem berkoalisi dengan partai lain, tidak ada dalam kesepakatan. Yang ada dalam kesepakatan koalisi itu adalah mendukung seluruh kebijakan pemerintah masalah pembangunan," pungkasnya.
Sumber:
