Setelah Presidensi G20, Tahun Depan Indonesia Jadi Ketua ASEAN

JAKARTA, FIN.CO.ID - Setelah memegang tampuk Presidensi G20 Indonesia di tahun ini, Indonesia di tahun depan juga mendapatkan peran penting sebagai Ketua ASEAN.

Agenda ini akan mendorong penguatan peran Asia terhadap ekonomi global, dengan tiga pilar utama yaitu Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability.

Ketiga pilar tersebut menjadi komitmen meningkatkan produktivitas ekonomi, mewujudkan ketahanan sekaligus antisipasi terhadap krisis yang akan dihadapi masyarakat dunia.

BACA JUGA:Bertemu Menko Airlangga, Sekjen PBB Dukung Penuh Presidensi G20 Indonesia dan Penyelenggaraan KTT G20 di Bali

“Momentum keketuaan ini diharapkan dapat memunculkan berbagai ide dan gagasan baru, khususnya peran pemuda sebagai agen perubahan yang dapat memberikan warna baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Menko Airlangga dalam acara Ovrview yang mengambil tema “Transformasi Infrastruktur dalam Menyongsong Indonesia Maju 2045”.

Di sisi lain, selama ini masih terjadi kekurangan investasi di sektor infrastruktur sehingga menciptakan kesenjangan infrastruktur (infrastructure gap) yang besar.

Hal ini menyebabkan terjadinya defisit infrastruktur selama bertahun-tahun di Indonesia terutama setelah krisis ekonomi 1998.

Hingga 2017, Indonesia masih terus mengejar ketertinggalan posisi stok modal infrastruktur yang baru berkisar 43%, masih di bawah negara-negara G20 yang rata-rata di angka 70%.

BACA JUGA:Menko Airlangga Jadi Pembicara di Gala Dinner USINDO

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengungkapkan, “Infrastructure gap yang harus menjadi fokus kita sekarang. Semakin kecil hal tersebut, semakin besar peluang mempercepat pembangunan infrastruktur nasional".

"Sampai saat ini, Pemerintah telah berhasil menunjukkan capaian nyata di bidang infrastruktur. Perlahan tapi pasti Indonesia terus bergerak dalam menutup infrastructure gap tersebut guna mencapai tujuan menjadi negara maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” sambung Deputi Wahyu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Pada kesempatan ini, KPPIP juga meluncurkan buku berjudul “Indonesia Emas 2045: Infrastruktur untuk Ekonomi yang Berkeunggulan, Berkeadilan dan Berkelanjutan”.

Buku ini mengulas lebih nyata dampak dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan rakyat serta kemajuan bangsa yang disampaikan langsung oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat penerima manfaat Program Strategis Nasional (PSN) di berbagai daerah.

BACA JUGA:Menko Airlangga Bahas Perkembangan IPEF dengan US Secretary Raimondo

Buku ini juga merangkum pandangan langsung tentang kebermanfaatan infrastruktur dari aspek ekonomi, sosial, dan humanistik di 17 titik pada 9 Provinsi yang terdistribusi secara merata di Indonesia.

Lokasi PSN yang menjadi lokus pengambilan data bervariasi mulai dari proyek bendungan dan jaringan suplesi, bandara dan kereta bandara, proyek pelabuhan, proyek jalan tol, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, proyek smelter, proyek integrasi industri manufaktur, proyek infrastruktur teknologi, proyek penyediaan tangki BBM, dan proyek pos lintas batas negara.

Sementara, para narasumber yang dimintai keterangan adalah perwakilan akademisi, pengelola/investor, pemerintah daerah/pusat dan masyarakat penerima manfaat PSN.

“Buku ini ditulis sebagai salah satu upaya KPPIP mendapatkan gambaran atas berbagai macam dampak signifikan yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN, termasuk mengulas berbagai persoalan utama yang menjadi hambatan pembangunan infrastruktur, mulai dari mulai dari pendanaan, pengadaan lahan dan kendala perencanaan, serta konstruksi,” ucap Deputi Wahyu.

BACA JUGA:Bahas Kemitraan Strategi di Washington D.C, Menko Airlangga Angkat Tema Pemulihan Ekonomi

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang juga menjadi salah satu narasumber mengungkapkan bahwa infrastruktur adalah modal dasar sosial, maka itu Provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur.

“Investor mau investasi atau buka pabrik di Jawa Timur tidak hanya berdasarkan sumber daya alam (SDA) ataupun sumber daya manusia (SDM) yang murah saja, tapi juga harus ditopang oleh infrastruktur memadai dan kemampuan teknologi mumpuni. Infrastruktur adalah enabler yang mendorong pengembangan industri di Jatim,” ungkapnya.

Dengan 40 juta penduduknya, Provinsi Jatim menjadi penyumbang terbesar kedua kepada perekonomian nasional, sehingga yang diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi provinsi itu adalah sektor industri, jasa, serta PSN.

“Salah satu proyek yang dikejar penyelesaiannya yakni sistem penyediaan air atau bendungan yang penting sekali untuk menopang kawasan industri, lalu sistem pengendalian banjir supaya tidak terjadi gangguan logistik, dan juga sistem transportasi dengan mendorong pembangunan jalan tol yang menghubungkan banyak kawasan di Jatim,” tutup Wagub Emil.

Acara yang terselenggara atas kerja sama Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan (KLIP) dengan Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian ini juga dihadiri antara lain oleh Kepala Biro KLIP Haryo Limanseto, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Prof. Adi Soeprijanto, dan Head of Transportation Subdivision KPPIP Muhammad Luqmanul Hakim. (dep6/rep/iqb)

---

Tentang Penulis

Makruf

Sumber: