Bahas Persoalan Hukum di Institusi TNI, Panglima Jenderal Andika Bertemu Yusril
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membahas persoalan hukum di institusi TNI.--
JAKARTA, FIN,CO.ID - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membahas persoalan hukum di institusi TNI dengan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.
Andika Perkasa mengatakan, persoalan hukum paling banyak yang dihadapi TNI adalah masalah terkait dengan pertanahan.
(BACA JUGA:Dudung dan Andika Diundang Rapat Komisi I 26 September, Polemik Effendi Simbolon Ikut Dibahas?)
"Karena secara faktual, TNI menguasai tanah-tanah di berbagai daerah yang sebagian memang belum disertifikatkan baik atas nama TNI maupun Kementerian Pertahanan," kata Andika dikutip Minggu 18 September 2022.
Dia menjelaskan sebagian lagi lahan-lahan sekian lama berada dalam kekuasaan TNI, saat ini diklaim dan diakui masyarakat sebagai lahan mereka.
Bahkan, tidak sedikit jumlah lahan-lahan tersebut saat ini dikuasai, baik oleh warga maupun perusahaan swasta, dan dijadikan pemukiman atau lahan kegiatan bisnis.
Sebaliknya, kata dia, dalam beberapa kasus, putusan pengadilan yang sudah inkracht mengalahkan TNI dalam sengketa tanah berhadapan dengan warga.
(BACA JUGA:Soal Pengganti Jenderal Andika Perkasa, Mahfud MD Bilang Begini)
Namun, eksekusi atas putusan tersebut dalam praktik tidak dapat dilaksanakan.
Yusril Ihza Mahendra yang juga pakar hukum tata negara itu, menyarankan alangkah baiknya jika TNI menginventarisasikan lahan-lahan yang diakui milik TN dan menganalisis satu demi satu keabsahan kepemilikan lahan-lahan tersebut.
Dengan inventarisasi itu, dibuat pemetaan, mana yang bermasalah dan mana yang tidak.
Terhadap lahan bermasalah, dapat dilakukan berbagai upaya penyelesaian, baik melalui mediasi maupun menempuh langkah hukum, jika upaya-upaya penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil.
(BACA JUGA:Jenderal Andika Perkasa Bakal Lakukan Pantukhir Taruna Akademi TNI Tahun 2022)
"TNI adalah bagian dari rakyat. Karena itu, penyelesaian masalah pertanahan dengan rakyat harus mengedepankan prinsip musyawarah mufakat sebelum menempuh langkah hukum," kata dia.
Sumber:
