Megawati Protes Istilah Koalisi Parpol, Begini Katanya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.-pdiperjuangan.id-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri protes dengan istilah koalisi parpol.
Sebab sistem pemerintahan di Indonesia tidak memungkinkan membuat koalisi parpol.
Dikatakan Presiden Kelima RI itu, istilah koalisi parpol mengandung kerancuan.
(BACA JUGA:Megawati Setuju BBM Naik: Kalau Tidak Dinaikkan, Lalu Kondisinya Lebih Sulit Bagaimana?)
(BACA JUGA:Puan Maharani Jadi Harga Mati Megawati Soekarnoputri)
(BACA JUGA:Safari Politik Puan Ditugaskan Megawati, Hasto: Tradisi Positif yang Dibangun Partai)
“Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi, jadi kalau mau bilang kerja sama boleh,” katanya di Seoul, Korea Selatan dalam siaran persnya, Jumat, 16 September 2022.
Dijelaskannya Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer.
Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.
(BACA JUGA:Singgung Partai Koalisi Soal Harga BBM, Sahabat Polisi: Jangan Selalu Benturkan Polri)
(BACA JUGA:Soal Komentar Keras Megawati, Jerry: Dia Mau Usung Puan, Tapi Ada yang Ingin Ganjar)
“Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya,” ujarnya.
Sebagai mekanisme internal parpol, menurutnya sah saja apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya. Namun bila disebut koalisi, ujarnya lagi, seharusnya dilakukan benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah di antara partai politik yang berkoalisi.
“Jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda),” tuturnya.
Sumber:
