BLT Bukan Solusi Menekan Kesulitan Rakyat Kecil, Apalagi Hanya untuk 6 Bulan ke Depan
Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk pertama kalinya di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Rabu, 31 Agustus 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev --
JAKARTA, FIN.CO.ID- Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sebagai bantalan, pemerintah memberIkan bantuan sosial berupa bantual langsung tunai atau BLT untuk masyarakat kurang mampu.
Kebijakan menyaluran BLT sebagai bantalan kenaikan BBM ini dikritisi oleh anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari.
Diah mengatakan, BLT bukan solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil. Apalagi, bantuan tersebut hanya untuk enam bulan ke depan.
Sementara kenaikan BBM bisa berkelanjutan. Data penerima bansos masih jadi PR besar pemerintah, sehingga sebaran bisa tidak tepat sasaran.
“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat juga masih terkendala pada data penerima. Data tersebut masih belum tersinkronisasi, yang belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima," tegas Diah dalam keterangan persnya, Jumat 9 September 2022.
(BACA JUGA:Gibran Rakabuming Bawa Kabar Baik, Akan Ada Penambahan Jumlah Penerima BLT BBM)
(BACA JUGA:Akurasi Penyaluran BLT, DPR RI Desak Penuntasan Masalah DTKS)
Dia menilai, dampak panjang kenaikan BBM bersubsidi tidak dapat dijawab hanya dengan pemberian bansos selama beberapa bulan.
Sedangkan dampak kenaikan BBM akan lebih panjang, sehingga solusi tersebut tidak komprehensif. Politisi PKS ini lalu menyindir slogan HUT ke-77 RI, "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" yang dinilai hanya slogan tanpa makna.
"Kenaikan harga BBM justru akan bertolak belakang dengan slogan tersebut," tuturnya.
Legislator dapil Jawa Barat II ini berharap pemerintah menganulir kebijakan kenaikan BBM ini. Pemerintah masih bisa mendengar suara rakyat yang sedang kesusahan.
“Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat," tutup Diah.
(BACA JUGA:Kemensos: BLT BBM Sebagai Penguat ‘Bantalan’ Sosial)
(BACA JUGA:BLT BBM Bisa Membuat Rakyat Candu)
.jpeg)
Sumber:
