BLT Bukan Solusi Menekan Kesulitan Rakyat Kecil, Apalagi Hanya untuk 6 Bulan ke Depan
Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sebagai bantalan, pemerintah memberIkan bantuan sosial berupa bantual langsung tunai atau BLT
JAKARTA, FIN.CO.ID- Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sebagai bantalan, pemerintah memberIkan bantuan sosial berupa bantual langsung tunai atau BLT untuk masyarakat kurang mampu.
Kebijakan menyaluran BLT sebagai bantalan kenaikan BBM ini dikritisi oleh anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari.
Diah mengatakan, BLT bukan solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil. Apalagi, bantuan tersebut hanya untuk enam bulan ke depan.
Baca Juga
Sementara kenaikan BBM bisa berkelanjutan. Data penerima bansos masih jadi PR besar pemerintah, sehingga sebaran bisa tidak tepat sasaran.
“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat juga masih terkendala pada data penerima. Data tersebut masih belum tersinkronisasi, yang belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima," tegas Diah dalam keterangan persnya, Jumat 9 September 2022.
(BACA JUGA:Gibran Rakabuming Bawa Kabar Baik, Akan Ada Penambahan Jumlah Penerima BLT BBM)
(BACA JUGA:Akurasi Penyaluran BLT, DPR RI Desak Penuntasan Masalah DTKS)
Dia menilai, dampak panjang kenaikan BBM bersubsidi tidak dapat dijawab hanya dengan pemberian bansos selama beberapa bulan.
Sedangkan dampak kenaikan BBM akan lebih panjang, sehingga solusi tersebut tidak komprehensif. Politisi PKS ini lalu menyindir slogan HUT ke-77 RI, "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" yang dinilai hanya slogan tanpa makna.
"Kenaikan harga BBM justru akan bertolak belakang dengan slogan tersebut," tuturnya.
Legislator dapil Jawa Barat II ini berharap pemerintah menganulir kebijakan kenaikan BBM ini. Pemerintah masih bisa mendengar suara rakyat yang sedang kesusahan.
“Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat," tutup Diah.
(BACA JUGA:Kemensos: BLT BBM Sebagai Penguat ‘Bantalan’ Sosial)
(BACA JUGA:BLT BBM Bisa Membuat Rakyat Candu)
Baca Juga
BLT BBM Sebagai Penguat ‘Bantalan’ Sosial
Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai penguat ‘bantalan’ sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat saat menjadi narasumber dalam dialog tentang BLT BBM bersama CNBC di Jakarta, Selasa, 6 September 2022.
“Sebetulnya, BLT BBM ini merupakan penguatan bantalan sosial dalam situasi agar masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama kenaikan harga komoditas yang memang bisa mempengaruhi daya beli dari masyarakat yang kurang mampu,” kata Harry.
Ia, lantas, menjabarkan penyataan dari Kementerian Keuangan yang menyebut bahwa BLT BBM bisa menekan angka kemiskinan hingga 0,3%.
“Jadi, pola pikirnya, kalau perhitungan Kemenkeu dari bantalan bansos itu bisa mengurangi kemiskinan sampai 1%. Kalau BLT BBM ya mungkin hanya terbatas hitungannya, tapi, kalau digabung dengan BLT yang lain, sudah tentu ini akan mempengaruhi dan paling tidak menjaga rate kemiskinan tidak sampai meningkat kembali,” ucapnya tegas.
Baca Juga
Saat ini, dikatakan Harry, Kementerian Sosial bersama sejumlah kementerian lain telah bersepakat untuk tidak hanya mengandalkan skema bansos, namun juga upaya edukasi kepada masyarakat penerimanya sehingga masyarakat dapat menggunakan bansos ke arah yang lebih produktif.
“Jadi, pola pikirnya, kalau perhitungan Kemenkeu dari bantalan bansos itu bisa mengurangi kemiskinan sampai 1%. Kalau BLT BBM ya mungkin hanya terbatas hitungannya, tapi, kalau digabung dengan BLT yang lain, sudah tentu ini akan mempengaruhi dan paling tidak menjaga rate kemiskinan tidak sampai meningkat kembali,” ucapnya tegas.
Saat ini, dikatakan Harry, Kementerian Sosial bersama sejumlah kementerian lain telah bersepakat untuk tidak hanya mengandalkan skema bansos, namun juga upaya edukasi kepada masyarakat penerimanya sehingga masyarakat dapat menggunakan bansos ke arah yang lebih produktif.
Jadi, lanjutnya, usaha ekonomi produktif itu bisa menggunakan uang bansos yang mereka terima dalam bentuk tunai sehingga tidak ada masalah penggunaannya itu bisa digunakan untuk pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Ini yang perlu juga dipahami oleh masyarakat luas, agar bansos yang mereka terima tidak menimbulkan efek ketergantungan dari masyarakat,” katanya menekankan.
Menurutnya, sejumlah skema perlindungan sosial, dalam situasi saat ini, bukan bersumber dari BLT BBM saja, tetapi ia meminta untuk dilihat juga hubungannya dengan bantalan sosial atau skema perlindungan sosial dari Program Sembako dan PKH.