Fadli Zon Sampaikan 5 Pernyataan Menyesatkan dari Jokowi dan Sri Mulyani Terkait Kenaikan BBM
Anggota DPR RI Fadli Zon berikan tanggapan serius perihal pemerintah yang sudah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota DPR RI Fadli Zon berikan tanggapan serius perihal pemerintah yang sudah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pernyataan Fadli Zon mengenai BBM diketahui melalui akun Twitter pribadinya yang telah verifikasi centang biru bernama @Fadli Zon.
Fadli Zon menilai pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM ditengah proses pemulihan ekonomi masyarakat pasca- pandemi covid-19.
Baca Juga
"Kebijakan kenaikan BBM ini akan memicu infasli dan berimplikasi serius terhadap ekonomi yang meranjak untuk kembali," tulis Fadli Zon pada Rabus, 7 September 2022.
(BACA JUGA:Ruhut Sitompul Ledek Serikat Pekerja Minta Jokowi Mundur Buntut Kenaikan Harga BBM)
Fadli Zon sangat menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan kenaikan harga BBM ditengah harga minyak dunia yang sedang turun sejak Agustus.
"Harga Pertalite, misalnya naik hampir 31 %, dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara itu, harga Solar bersubsidi naik lebih dari 32 %, dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.," ungkapnya.
"Sedangkan harga Pertamax naik sebesar 16 persen, dari sebelumnya Rp12.500 menjadi Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter," tambahnya.
Anggota Partai Gerindra tersebut turut mencurigai dengan adanya kebijakan kenaikan Harga BBM.
(BACA JUGA:Harga BBM Naik di Era SBY Puan Maharani Nangis Seolah Berpihak Pada Rakyat, Tapi Sekarang?)
"Kebijakan ini penuh dengan tanda tanya. Apa lagi sejumlah narasi yang dibangun pemerintah untuk membenarkan kebijakan ini terbukti menyesatkan," tuturnya.
"Saya mencatat beberapa narasi menyesatkan terkait dengan kebijakan harga BBM dan subsidi pemerintah di bidang energi," tambahnya.
Berikut Catatan Fadli Zon Terkait Harga BBM.
1. Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah menyebut anggaran subsidi energi mencaptai Rp 502 trilin dan jumlah tersebut memberatkan APBN.
Baca Juga
"Pernyataan menyesatkan tersebut telah diprotes oleh banyak kalangan dan juga ekonom, karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Nyatanya, Subsidi BB, di dalam APBN kita hanya sebsar Rp 149,4 triliun dari total subsidi energi sebesar Rp 208,9 triliun," tuturnya.
(BACA JUGA:Terkait Kasus Brigadir J, Kombes Agus Nurpatria Diberhentikan Tak Hormat, Ini Pasal yang Dilanggar)
2. Pemerintah mengatakan kenaikan harga minyak telah menambah beban APBN , padahal meskipun tergolong net oli importer, setiap kenaikan harga minyak dunia sebenarnya ikut meningkatkan pendapatan pemerintah.
"Menurut Anthony Budiawan, produksi minyak mentah Indonesia mencapai 611 ribu barel per hari, dengan harga minyak saat ini, pendapatan negara masih surplus sekitar Rp 33,15 triliun,"
"Perhitungan kurang lebih senafas dengan hasil kajian INDEF pada Maret 2022, yang menyatakan bahwa kenaikan arga ICP (Indonesia Crude Price) US Dolar 1 per barel akan menambah pendapatan negara Rp 3 Triliun, dimana pada sisi belanja negara akan memberim tambahan Rp2,6 triliun,"
"Jika mengacu pada skenario tersebut, selisih antara harga ICP diasumsikan APBN 2022, sebesar US dolar 100 per barel, tidaklah otomatis menghasilkan kerudian,"
Baca Juga
(BACA JUGA:PKS Walk Out dari Rapat DPR, Ahmad Syaikhu: Bentuk Protes Kenaikan Harga BBM)
"Selisih harga ICP sebesar usdolar 37 per barel itu, menurut INDEF, justru telah menambah pendapatan negara sebsar Rp 111 triliun. Dari sisi belanja memang mengakibatkan bertambahnya belanja negara, tapi jumlahnya menurut INDEF hanya sebsar Rp 96,2 triliun. Sehingga negara sebenarnya masih mengantongi surplus anggaran sebsar Rp 14,8 triliun," ungkapnya.
3. APBN berfungsi sebagai Shock Absorber sebagai peredam guncangan, Jika Presiden dan Menteri keuangan mengatakan subsidi untuk rakyat sebagai beban bagi APBN.
"Hal itu jelas menyalahi fungsi dari anggaran publik tersebut," tuturnya.
4. Menteri keuangan mengatakan subsidi energi bisa digunakan untuk membangun 227 ribu sekolah.
(BACA JUGA:Eks Waketum Gerindra Beri Respons Menggegerkan Pasca Jokowi Resmi Naikkan Harga BBM)
"Itu adalanya pernyataan menyesatkan, Bagi rakyat hubungan antara subsidi energi dengan pembangunan sekolah bersifat komplementer, bukan substitutif, Rakyat sama-sama membutuhkan keduanya, bukan hanya salah satu," terangnya.
5. angkar RP 502 Triliun yang disebut pemerintah sebagai subsidi energi, bagian terbesarnya adalah anggaran kompensasi energi, sebuah mata anggaran yang tidak pernah diatur dalam undang-undang.
Pemerintah naikan harga BBM
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Jokow menyebut, keputuam itu merupakan pilihan terkahir yang diambil Pemerintah.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu 3 September 2022.
(BACA JUGA:Soal Dugaan Pungli di Stasiun Bekasi Timur, PT KAI Buka Suara)
Ada pun harga terbaru BBM bersubsidi yang resmi dinaikan, yakni: BBM bersubsidi pertalite dari Rp7.650,00 per liter naik jadi Rp10 ribu/liter.
Solar bersubsidi dari Rp5.150,00/liter naik menjadi Rp6.800,00/liter.
Dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00/liter, naik menjadi Rp14.500,00/liter.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.
(BACA JUGA:Airlangga: T20 Berada di Posisi Strategis dalam Kontribusi Pemecahan Masalah Global)
"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ungkap Presiden.
Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Akan tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun," kata Presiden.
Nilai subsidi BBM tersebut, kata Presiden Jokowi, juga terus meningkat.
(BACA JUGA:Gila! Pencuri Kambing di Cibinong Sisakan Jeroan di Dalam Kandang, Pemilik: Gak Ada Suaranya)
"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Presiden.
Pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan," kata Presiden.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.
"Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," ungkap Presiden
Di tengah proses pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut akan memicu inflasi dan berimplikasi serius terhadap ekonomi yg baru menggeliat kembali.
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) September 7, 2022