Pemberhentian Anies Sebagai Gubernur DKI Jakarta Diumumkan 13 September Melalui Rapat Paripurna DPRD
Pemberhentian Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria rencananya diumumkan melalui Rapat Paripurna
JAKARTA, FIN.CO.ID - Terkait habisnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI akan menaati prosedur dari Kementerian Dalam Negeri.
Pemberhentian Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria rencananya diumumkan melalui Rapat Paripurna DPRD DKI pada 13 September 2022.
(BACA JUGA:Kata Anies, Ini yang Harus Dilakukan oleh Penggantinya sebagai Gubernur DKI Jakarta)
Baca Juga
"Kami akan melakukan proses usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Surat Edaran Kemendagri. Jadi, kami akan ikuti prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali di Jakarta, Kamis 1 September 2022.
Kementerian Dalam Negeri sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 131/2188 terkait usul pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatan berakhir pada 2022.
Surat edaran itu mengamanatkan pelaksanaan rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada presiden, dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna.
Pelaksanaan rapat paripurna untuk penyampaian usulan oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan penetapan pemberhentian.
(BACA JUGA:Supir Truk Kontainer Resmi Ditetapkan Tersangka dalam Kecelakaan Maut di Kota Bekasi)
Adapun usulan pemberhentian tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur DKI pada 16 Oktober 2022.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, akan menghadiri rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD DKI Jakarta yang dijadwalkan pada 13 September mendatang.
Jadwal rapat paripurna pengumuman usulan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu sebelumnya disepakati melalui Badan Musyawarah DPRD DKI yang diadakan pada Selasa (30/8) di Bogor, Jawa Barat.
Diberitakan sebelumnya, jelang akhir masa jabatannya, Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria jadi sorotan.
Anies berharap, siapapun yang ditunjuk untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berpegang pada rencana pembangunan daerah.
(BACA JUGA:Lengser Pada Oktober, Anies: Siklus Kehidupan Ada Awal Ada Akhir)
Baca Juga
"Dalam siklus kehidupan, ada awal, ada akhir, ada datang, ada pergi. Itu sesuatu yang sejak kita masih kecil adalah hal yang biasa," kata Anies, Kamis 1 September 2022.
Anies mengatakan, ada rencana pembangunan jangka menengah yang sekarang namanya rencana pembangunan daerah sampai 2026.
"Ini yang harus diikuti oleh siapapun yang nanti menjalankan (sebagai PJ)," katanya.
Rencana pembangunan yang menjadi pegangan memimpin institusi apapun di berbagai wilayah, kata Anies, harus diikuti sebagai pegangan untuk bekerja dengan mengesampingkan selera.
"Jadi kita ini tidak bekerja pakai selera, tapi dari rencana pembangunan daerah. Di situ diturunkan menjadi rencana kerja tahunan. Ini yang harus dilaksanakan," katanya.
Baca Juga
Anies menegaskan, rencana pembangunan Jakarta telah direncanakan sampai 2026.
Dia berharap itu tetap menjadi pegangan dalam pembangunan Jakarta yang dijalankan oleh penjabat gubernur.
"Artinya bukan hanya untuk periode 2022-2024, di mana di situ akan ada penjabat, tapi lebih panjang lagi dan itu sudah ditetapkan. Jadi pegangannya itu saja," katanya.
(BACA JUGA:Rocky Gerung: Istana Sedang Berupaya Menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024)
Adapun dengan calon penjabat gubernur, Anies enggan untuk mengomentarinya dan lebih memilih mengomentari hal tersebut dalam momen lainnya.
"Terkait dengan nanti siapanya dan lain-lain (penjabat gubernur), nanti saya komentar berikutnya saja," kata dia.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan mengakhiri masa jabatan pada 16 Oktober 2022.
Selama kekosongan pemerintahan hingga Pilkada DKI Jakarta pada 2024, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan mengusulkan tiga kandidat kepada Presiden Jokowi terkait nama Penjabat Gubernur DKI.