Natalius Pigai Ungkap Tanggapan Mengagetkan Tahu Benny Harman Demokrat Usul Kapolri Dinonaktifkan
Eks Komisioner Komnas HAM (2012-2017) Natalius Pigai ungkap tanggapan mengagetkan tahu Politisi Partai Demokrat Benny K Harman usul Kapolri dinonaktifkan.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Eks Komisioner Komnas HAM (2012-2017) Natalius Pigai ungkap tanggapan mengagetkan tahu Politisi Partai Demokrat Benny K Harman usul Kapolri dinonaktifkan.
Natalius Pigai melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @NataliusPigai2.
Mantan Komisioner Komnas HAM (2012-2017) terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.
Baca Juga
Kini Natalius Pigai angkat bicara soal pernyataan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman yang usul Kapolri dinonaktifkan.
(BACA JUGA:Haris KNPI Soal Beredarnya Konsorium 303: Diduga Kuat Ada Perang Internal Ditubuh Polri)
"Kapolri kerja tegas, terukur, dan transparan. Kasus Brigadir J sudah rampung dilanjutkan ke Kejaksaan," terang Natalius Pigai, Senin, 22 Agustus 2022.
"Dr. BKH minta Kapolri dicopot tapi Mahfud yang hari ini (kemarin) oleh DPR anggap orang yang merusak proses hukum diminta ambil alih (Contradictio in terminis) dan FALLACY!," sambungnya.
Cuitan Natalius Pigai mendulang 19 komentar, 43 retweets, dan 245 likes dari warganet sampai berita ini terbit.
Benny Usul Kapolri Dinonaktifkan
Sebelumnya anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Karman menyampaikan permintaan tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU).
(BACA JUGA:Viral Video Jokowi Skak Karni Ilyas Soal Ini, Husin Shihab: Presiden yang Besar Hati)
Diketahui RPDU berlangsung di Kompleks Parlemen Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022 lalu.
Dalam RPDU itu juga dihadiri Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD sampai Komnas HAM.
Pembahasan tak lepas dari tewasnya Brigadir J yang diduga dihabisi oleh eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, 8 Juli 2022 lalu.
Baca Juga
Alasan Benny K Karman meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan karena Polri membohongi publik dengan memberikan keterangan terkait tewasnya Brigadir J.
(BACA JUGA:Ferdinand Hutahaean Beri Tanggapan Serius Usai Benny Harman Demokrat Minta Kapolri Dinonaktifkan)
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan serius dari Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand Hutahaean menilai apa yang diutarakan oleh Benny K Karman ini sudah berlebihan serta melenceng.
"Usulan apa itu? Bilang sama Benny K Harman jangan ngawur dia sebagai Anggota DPR. Jangan seenaknya bicara begitulah," tegas Ferdinand.
"Polri sebagai lembaga tidak pernah berbohong, yang berbohong adalah oknum-oknum," sambungnya ke awak media, Senin, 22 Agustus 2022.
Baca Juga
(BACA JUGA:Waketum Partai Garuda Singgung Eks Kasum TNI Usai Komentari Parpol Farhat Abbas Tak Lolos Pemilu)
Selain itu Ferdinand Hutahaean juga mengingatkan bahwa jangan menggeneralisir semua orang yang berada di Polri berbohong.
"Jangan digeneralisir jadi seolah institusi yang berbohong hingga mengusulkan Kapolri nonaktif. Benar-benar ngawur itu Beny K Harman," kata Ferdinand.
Ferdinand Hutahaean menambahkan bahwa Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan kepemimpinannya dengan membongkar peristiwa tewasnya Brigadir J.
Sejauh ini sudah 83 orang anggota Polri telah diperiksa, ada yang ditempatkan ditempat khusus, ada yang sudah jadi tersangka dan yang lain masih dalam proses.
https://t.co/k7UU82LCQZ Kapolri kerja tegas, terukur & transparan. Kasus Brigadir J sdh rampung dilanjutkan ke Kejaksaan. Dr. BKH minta Kapolri dicopot tapi Mahfud yg hari ini oleh DPR anggap org yg merusak proses hukum diminta ambil alih (Contradictio in terminis) & FALLACY!
— NataliusPigai (@NataliusPigai2) August 22, 2022