APBN Surplus tapi Kenapa Pemerintah Mau Naikkan BBM?
Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Pengantar RAPBN 2023 dalam Sidang Tahunan MPR hari ini, Selasa 16 Agustus 2022. (Tangkapan layar Youtube TV Parlemen)--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah tidak konsisten dalam penyampaikan nota APBN tahun 2022.
Hal tersebut setidaknya tercermin dari pernyataan pemerintah yang mengaku APBN 2022 mengalami surplus tapi pada saat yang sama malah mau menaikan harga BBM.
(BACA JUGA:RAPBN 2023: Anggaran Infrastruktur PUPR Rp125,2 Triliun, Fokus Utamanya Untuk Ini)
Menurutnya pernyataan ini sangat janggal. Karena lazimnya bila APBN benar-benar surplus harusnya pemerintah tidak akan menaikan harga BBM.
"Pemerintah jangan plin-plan. Sementara Presiden bilang ekonomi kita bagus dan APBN surplus, para menteri justru berwacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi," kata Mulyanto, Jumat 19 Agustus 2022.
"Sebaiknya wacana seperti itu dihentikan. Jangan bikin malu Presiden," ujarnya.
Menurut Mulyanto dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Selasa 16/8, Presiden Jokowi justru menyampaikan prestasi kabinetnya, dimana ekonomi tumbuh positif sebesar 5.44 persen. Pada Semester Satu tahun 2022, APBN surplus sebesar Rp 106 triliun.
(BACA JUGA:Airlangga: RAPBN TA 2023 Usung Poduktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan)
Sementara itu neraca perdagangan surplus selama 27 bulan beturut-turut tanpa jeda. Pada Semester satu tahun 2022 saja surplusnya mencapai angka sebesar Rp 364 triliun.
"Ini tentu pengaruh windfall profit (durian runtuh) dari naiknya harga-harga komoditas seperti batubara, tembaga, emas, CPO, dll. termasuk juga migas," ujarnya.
"Pertamina sendiri, yang menjadi operator migas dominan di Indonesia pasca akuisisi Chevron di Blok Rokan, mengalami keuntungan besar di sisi hulu migas," seru Mulyanto.
Karenanya, menurut Mulyanto, berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya dengan memanfaatkan booming harga-harga komoditas energi dan pangan tersebut menjadi sangat strategis.
(BACA JUGA:PKS Sesalkan Kebijakan APBN 2023 Belum Terfokus Pada Sektor Pertanian)
Di sisi lain penghematan APBN pada proyek-proyek yang tidak penting dan mendesak, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, perlu segera dilakukan.
Sumber:
