Anies Ubah Nama Rumah Sakit di Jakarta Jadi Rumah Sehat
FOTO ANTARA/Walda: Anies Bawedan (tengah) saat resmikan pengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat--
JAKARTA, FIN.CO.ID- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan penjenamaan rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk lima wilayah DKI Jakarta menjadi Rumah Sehat.
Anies mengatakan, penjenamaan itu dilakukan untuk mengubah pola pikir (mindset) warga tentang rumah sakit sehingga dengan penggantian itu, rumah sakit diharapkan tidak hanya didatangi saat dalam keadaan sakit saja melainkan ketika dalam kondisi sehat.
"Selama ini RS kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif sehingga datang karena sakit jadi datang untuk sembuh untuk sembuh itu harus sakit dulu," kata Anies saat meresmikan penjenamaan, Rabu 3 Agustus 2022.
Nantinya, peran rumah sehat akan ditambah dari segi promotif dan preventif. Hal tersebut dilakukan agar rumah sakit mengambil peran membantu warga melakukan pencegahan penyakit sekaligus mempromosikan hidup sehat.
(BACA JUGA:dr Tifa Desak Anies Suruh Putrinya Berjilbab, Ade Armando Tulis Sindiran Menohok)
(BACA JUGA:Pernikahan Putri Anies Baswedan Kental dengan Adat Yogyakarta)
Rentetan program yang berkaitan dengan unsur preventif dan promotif akan disiapkan oleh jajarannya untuk diterpa di seluruh rumah sakit.
Hingga saat ini, Anies beserta jajarannya akan menerapkan perubahan nama itu di 31 rumah sakit milik pemerintah yang ada di DKI Jakarta.
Namun demikian, pihaknya belum berencana untuk menganjurkan penggantian nama ini ke rumah sakit swasta yang ada di wilayah DKI.
(BACA JUGA:Jokowi-Ma'ruf Amin dan Sejumlah Menteri Ikut Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan)
"Nantinya, untuk perubahan nama rumah sakit yang lain itu ke Kemenkes," kata dia.
Pengukuhan penjenamaan itu dilakukan secara simbolis di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Namun secara serentak kegiatan ini diikuti oleh pejabat tingkat kota secara virtual di setiap RSUD lain wilayah DKI Jakarta.
Pencanangan penjenamaan tersebut ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) DKI Jakarta, Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (TP PKK) DKI Jakarta.
.jpeg)
Sumber:
