PKS Sindir Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Sejak Lahir Sudah Bermasalah

PKS Sindir Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Sejak Lahir Sudah Bermasalah

Teknologi canggih untuk pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung-BKIP Kemenhub-

JAKARTA, FIN.CO.ID - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang telah dimulai sejak 2015 meninggalkan beragam masalah. 

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama angkat suara terkait lambannya proyek tersebut.

(BACA JUGA:dr Tifa Suruh Anies 'Paksa' Putrinya Pakai Jilbab Agar 2024 Lolos Presiden, Yusuf Muhammad Sindir Begini)

“Ini proyek strategi nasional tapi masih sangat lemah dalam perencanaan, seperti lemahnya koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait,” ungkap Suryadi dilansir Minggu 31 Jui 2022. 

Sejak kelahirannya, imbuh Suryadi, proyek kereta cepat sudah bermasalah. Awalnya dua negara berminat, yaitu Jepang dan China.

“Saat itu Jepang berminat tapi (dalam proposalnya) meminta jaminan dari pemerintah Indonesia dalam hal pembiayaan. China tidak mensyaratkan itu, makanya pemerintah tergiur memilih China,” tegas politikus PKS tersebut. 

Pada kenyataannya, China justru meminta pertanggung jawaban pemerintah berupa jaminan biaya yang diambil dari APBN.

(BACA JUGA:Polisi Ungkap Mayat Terlilit Lakban di Indramayu Adalah Korban Pembunuhan)

Suryadi menilai pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut. 

Lalu terdapat permasalahan karakteristik tanah dan masih diterapkan penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.

“Penempatan stasiun (berada) di Halim sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota,” kata Suryadi.

Menurutnya, pemerintah membentuk inkonsistensi kebijakan di mana proyek kereta cepat beriringan dengan pembangunan IKN yang sama-sama membutuhkan sumber daya besar.

(BACA JUGA:Tagar BlokirKominfo Menggema: Netizen Kesal Situs Game yang Setor Pajak Diblokir, Tapi Judi Online Lolos PSE)

“Pemerintah seharusnya punya perhitungan matang. Ini bukan (kegagalan) yang pertama. Contohnya Bandara di Sumsel tidak ada pesawat mendarat di sana. Pemerintah juga harus lebih tegas dan kuat serta bernegosiasi ulang dengan China Development Bank dalam menepati janjinya untuk tidak menggunakan dana pemerintah,” pungkasnya.

Sumber: