Keluarga Brigadir J Desak Brigjen Hendra Kurniawan untuk Dinonaktifkan, Karena Hal Ini
Keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J mendesak Karo Paminal Divpropram Brigjen Hendra Kurniawan untuk dinonaktifkan dari jabatanya.
JAKARTA, FIN.CO.ID- Keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J mendesak Karo Paminal Divpropram Brigjen Hendra Kurniawan untuk dinonaktifkan dari jabatanya.
Kamaruddin Simanjuntak yang merupakan Kuasa Hukum keluarga Brigadir J minta Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan. Terkait kasus meninggalnya kasus Brigadir Yoshua saat baku tembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo.
Hal tersebut, Kapolri telah menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari jabatanya dari Kadiv Propam.
Baca Juga
Kamaruddin Simanjuntak menjelaskan alasan keluarga Brigadir J minta Hendra Kurniawan harus dinonaktifkan dari jabatanya.
(BACA JUGA:Irjen Fery Sambo Resmi Dinonaktifkan, (Purn) Letjen TNI Suryo Prabowo: Lebih Baik Terlambat dari Pada...)
Kamaruddin menilai jika Hendra Kurniawan tidak melakukan sesuai prosedur terhadap kasus brigadir J. Selain itu Ia minta Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Heri turut dinonaktifkan dari jabatanya.
"Karena Kapolres Jaksel itu bekerja tidak sesuai prosedur untuk mengukap perkara tindak pidana dan sampai sekarang belum ada tersangkanya, olah TKP tidak melibatkan inafis, dan tidak memasang police line," Ucap Kamaruddin pada Wartawan Selasa (19/7/2022).
"Pembunuhan itu sudah ada kenapa itu semua dilanggar. Dan terkesan dia ikut merekayasa cerita-cerita yang berkembang itu," tambahnya.

Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan (ist)--
Simanjuntak meneruskan, jika Karo Parminal tersebut telah melakukan intimidasi terhadap keluarga Brigadir J. Selain itu ia meilai jika perilaku tersebut tidak mencotohkan Polri sebagai pelindung masyarakat.
(BACA JUGA:Perkembangan Kasus Brigadir J, Ali Syarief: Parah Bila Sampai Saat Ini Belum Ada Tersangka)
"Kalau Karo Paminal itu terlalu keras. Kemudian dia dianggap tidak berperilaku sopan kepada kami, datang ke kami sebagai Karo Paminal di Jambi dan terkesan intimidasi keluarga almarhum dan memojokkan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto, tidak boleh merekam, tidak boleh pegang HP, masuk ke rumah tanpa izin, langsung menutup pintu," ungkapnya.
"Dan itu tidak mencerminkan perilaku Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, apalagi beliau Karo Paminal, harusnya membina mental Polri, tetapi ini justru mengintimidasi orang yang sedang berduka," sambungnya.
Kuasa hukum lainya, Johson Pandjaitan, membeberkan alasan kenapa Hendra turut harus dinonakifkan seperti Irjen Ferdy Sambo.
Baca Juga
"Karo Paminal itu harus diganti karena dia bagian dari masalah dan bagian dari seluruh persoalan yang muncul karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk membuka peti mayat," kata Johnson kepada awak media Selasa 19 Juli 2022.
(BACA JUGA:Habib Rizieq Telah Bebas, Husin Shihab Wanti-wanti: Saya Harap HRS Tidak Bikin Ulah..)
Johnson menilai, apa yang dilakukan oleh Brigjen Hendra Kurniawan ini melanggar prinsip keadilan.
"Jadi selain melanggar asas keadilan juga melanggar prinsip-prinsip hukum adat yang sangat diyakni oleh keluarga korban. Menurut saya itu harus dilakukan," lanjutnya.
Lebih lanjut, selain melarangan membuka peti jenazah Bbigadir J, Brigjen Hendra Kurniawan ini juga melakukan tindakan yang tidak sopan kepada keluarga Brigadir J berupa tekanan dan intimidasi.
"Terkesan intimidasi keluarga almarhum dan memojokkan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto, tidak boleh merekam, tidak boleh pegang HP, masuk ke rumah tanpa izin langsung menutup pintu dan itu tidak mencerminkan perilaku Polri sebagai pelindung, pengayom masyarakat," jelasnya.
Baca Juga
(BACA JUGA:Sosok Brigjen Hendra Kurniawan yang Larang Keluarga Brigadir J Buka Peti Jenazah)
Selaku kuasa hukum, ia menyayangkan tindakan Brigjen Hendra kepada keluarga Brigadir J.
"Apalagi beliau Karo Paminal harusnya membina mental Polri, tetapi ini justru mengintimidasi orang yang sedang berduka," tutupnya.
Sosok Brigjen Hendra Kurniawan
Brigjen Pol Hendra Kurniawan merupakan lulusan Akademi Polisi (Akpol) pada tahun 1995.
Dia pernah menjabat sebagai Kaden A Ro Paminal Divisi Propam Polri.
Lalu menjabat sebagai analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divisi Porpam Polri
Kemudian Kabagbinpam Ro Paminal Divisi Propam Polri dan jabatan terakhir Karopaminal Divisi Propam Polri hingga saat ini.
Dia menjabat sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri sejak 16 November 2020.
Brigjen Hendra Kurniawan juga pernah terlibat sebagai pimpinan Tim Khusus Pencari Fakta dalam kasus bentrok FPI dan Polri di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020.
(BACA JUGA:Didesak Autopsi Ulang Brigadir J, Polri: Ajak Juga Tim Ahli yang Kredibel)
Adapun anggota tim yang dipimpin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan ini sejumlah 30 orang. Tim ini pun bertugas dalam memastikan tindakan anggota Polda Metro Jaya telah sesuai dengan SOP Polri.
Resmi Nonaktifkan
Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo akhirnya resmi dinonaktifkan. Ferdy Sambo dinyatakan nonaktif terhitung sejak Senin 18 Juli 2022 malam WIB.
Penonaktifan ini terkait adanya aksi penembakan di rumah dinasnya di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu.
Dalam peristiwa itu, Brigadir Nopransyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dinyatakan tewas di tempat.
(BACA JUGA:Wartawan Yahudi Ini Menyusup Masuk ke Makkah dan Selfie di Arafah, Dikecam Warga Net )
Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Senin 18 Juli 2022.
Divisi Propam Polri untuk sementara dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Menurut Listyo Sigit, penonaktifan Ferdy Sambo untuk memperlancar proses penyidikan.
Listyo Sigit menambahkan tim khusus yang telah dibentuk masih melakukan pemeriksaan berbagai saksi.
Berikut pernyataan lengkap Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo:
"Sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus tembak menembak anggota Polri di Asrama Duren Tiga. Kita melihat ada spekulasi-spekulasi berita yang muncul, yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan."
"Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdy Sambo sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri."
"Ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektifitas transparansi dan akuntabel ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan."
"Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semua dan tentunya semua tahapan saat ini sedang berjalan proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara scientific sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggungjawaban secara scientific crime investigation."
(BACA JUGA:Istri Mardani Maming Lagi-lagi Mangkir dari Pemeriksaan Kasus Suap Izin Pertambangan Tanah Bumbu)
Perkembangan kasus polisi tembak polisi
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan bakal transparan dan objektif dalam menyelesaikan kasus baku tembak antaranggota polisi yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.
Kapolri membentuk tim gabungan melibatkan pihak internal dan eksternal Polri untuk mengungkap kasus penembakan antaranggota yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam.
Tim ini, kata dia, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa usur lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal dengan penanggung jawab Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.
Tim ini juga melibatkan mitra kepolisian dari unsur eksternal, yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM.
(BACA JUGA:Ini Dia Tiga Nama yang Santer Disebut-Sebut Calon Pengganti Irjen Pol Ferdy Sambo )
Tim Kuasa Hukum Brigadir J Laporkan Dugaan Pembunuhan Berencana
Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J resmi membuat laporan polisi ke Bareskrim Mabes Polri, Senin terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/0386/VII/2022/SPKT/Bareskrim Polri, tertanggal 18 Juli 2022.
“Laporan telah diterima yaitu laporan dugaan tentang tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dimaksudkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 tentang pembunuhan dan juncto penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang lain Pasal 351 ayat (3), tiga pasal itu dulu yang laporannya diterima,” kata Kamaruddin Simanjutan, koordinator tim kuasa hukum keluarga Brigadir J ditemui di Bareskrim Polri.