Teddy Gusnaidi Beri Sindiran Menohok Bagi Orang-orang yang Menganggap Peristiwa Sri Lanka Bakal Terjadi di RI
Teddy Gusnaidi-Twitter Teddy Gusnaidi-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Publik di negara Srilanka turun ke jalan untuk memprotes dan mendesak Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa untuk mundur dari jabatannya, sehubungan dengan krisis ekonomi yang melanda negara tersebut.
Publik Sri Lanka juga menyoroti soal dinasti politik di negara itu yang membuat kehancuran tatanan bernegara di negeri itu.
(BACA JUGA:Soal Legalisasi Ganja Medis, Teddy Gusnaidi: Kalau Morfin Saja Boleh, Harusnya Bukan Hal yang Sulit, Tapi...)
Sebagaimana diketahui, dinasti politik di Sri Lanka, dimana Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan itu kakak beradik.
Adapun saudara dari para pemimpin itu juga menjadi Menteri Transportasi, anaknya Perdana Menteri juga menjadi Menteri Pertanian.
Netizen Indonesia dan beberapa tokoh politik tanah air kemudian menghubung-hubungkan hal yang terjadi di Sri Lanka dengan yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal dinasti Politik.
Keramaian netizen di sosial media, diramaikan pula dengan munculnya tagar #StopBayarPajak di Twitter, dimana netizen seolah-olah menyamakan yang terjadi di Sri Lanka terjadi pula di Indonesia, dengan melihat bahwa anak dan mantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Daerah.
(BACA JUGA:Jadi Saksi di Pernikahan Pedangdut Via Vallen, Erick Thohir Beri Pesan Khusus: Dinamika Perkawinan Pasti Ada)
Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai GARUDA, Teddy Gusnaidi dalam postingannya di akun Instagram teddygusnaidi membahas mengenai hal ini.
"Konyolnya, ada yang menyamakan dinasti politik di srilanka dengan para pejabat yang ada hubungan darah di Indonesia. Hal yang dicari-cari oleh para badut politik. Demi memuaskan hawa nafsu, mereka samakan antara demokrasi dengan dinasti politik," tulis Teddy di akun Instagram pribadinya, dilihat FIN.CO.ID, Minggu 17 Juli 2022.
Menurut Teddy yang juga pegiat media sosial, hal yang terjadi di Indonesia, di mana anak dan mantu presiden menjadi Kepala Daerah adalah berbeda dengan di Sri Lanka. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan hal itu karena memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Anak Presiden menjadi kepala daerah, anak kepala daerah menjadi anggota DPR/DPRD, apakah itu dinasti politik? Jika itu dinasti politik, artinya UUD 45 disalahkan karena berdasarkan pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan," tulis Teddy dalam kolom caption.
(BACA JUGA:Penjualan Toyota dan Daihatsu Meroket di Bulan Juni 2022, Beberapa Merek Jadi Kontributor Utama)
Menurut Teddy, didalam UU HAM, juga diatur bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di dalam pemilihan umum.
.jpeg)
Sumber:
