Indonesia Berpotensi Menjadi Pasar Kripto, Wamendag Ajak Investor Singapura
Ilustrasi aset kripto Bitcoin-Crypto Crow-Pexels
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Melihat peluang bisnis yang menjanjikan, pemerintah mengajak investor asal Singapura untuk berbisnis kripto di Indonesia.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengajak investor asal Singapura untuk berbisnis kripto di Indonesia.
(BACA JUGA:Pecah !!! Dewa United Juarai eSports Tournament For Stronger Indonesia)
Jerry mengatakan Indonesia berpotensi menjadi pasar kripto yang sangat menjanjikan.
Menurut Jerry, bisnis yang dijalankan tersebut harus tetap menerapkan peraturan yang berlaku di Indonesia.
"Peluang bisnis kripto di Indonesia terbuka lebar. Ini menjadi kesempatan bagi para investor untuk berbisnis di Indonesia. Tentu saja, bisnis yang dijalankan harus tetap menerapkan peraturan yang berlaku di Indonesia," katanya, Sabtu, 16 Juli 2022.
Wamendag menyebutkan potensi lain sinergi di Indonesia yaitu mengadakan sosialisasi dan seminar bersama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia.
(BACA JUGA:Bank Dunia Beri Penilaian Positif Terhadap Ekonomi Indonesia, Pengamat: Menarik, RI Bisa Survive Saat Krisis)
Hal tersebut untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan teknologi Blockchain dan aset kripto.
Menurut Wamendag, Indonesia dan Singapura juga dapat bekerja sama untuk mengamankan data-data sensitif dan aset-aset digital yang dapat ditransaksikan melalui platform perdagangan luar negeri yang bersifat lintas-batas (cross border).
Kerja sama antarinstansi pemerintah dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko kehilangan aset digital dan risiko penggunaannya.
"Kita juga dapat bekerja sama membangun platform blockchain tunggal berbasis komunikasi antarpemerintah untuk mengantisipasi kehilangan data-data penting, mengurangi biaya pelatihan, mengurangi biaya administrasi, dan menetapkan satu standar yang dapat menciptakan efisiensi pembiayaan lainnya," ujar Wamendag.
Sejumlah proyek Blockchain yang terkait dengan pemerintah Indonesia antara lain untuk mengamankan entri data, pendaftaran tanah, penelusuran proses bahan pangan, rantai pasokan komoditas, mengganti sistem berbasis kertas, mencegah penipuan, kepabeanan dan patroli perbatasan, transparansi anggaran, serta manajemen data antarlembaga.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
