Jangan Resah, Sapi yang Dimusnahkan Dapat Ganti Rugi Rp10 Juta Per Ekor
Pemilik sapi yang dimusnahkan karena penyakit mulut dan kuku (PMK) akan mendapat ganti rugi Rp10 juta per ekor.
BOGOR, FIIN.CO.ID - Pemilik sapi yang dimusnahkan karena penyakit mulut dan kuku (PMK) akan mendapat ganti rugi Rp10 juta per ekor.
Pemusnahan sapi yang terjangkit PMK dilakukan untuk mengantisipasi penularan.
Karenanya, para peternak atau pemilik sapi yang hewan dimusnahkan tak perlu khawatir.
Baca Juga
(BACA JUGA:Begini Ketentuan Pemotongan Hewan Kurban Iduladha di Tengah Wabah PMK)
Pemerintah siap menanggung ganti rugi Rp10 juta per ekor.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Terkait dengan pergantian, terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM itu sebesar Rp10 juta per sapi," katanya usai rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait penanganan PMK, di Istana Bogor, Kamis, 23 Juni 2022.
(BACA JUGA:Cegah Meluasnya PMK di Sejumlah Daerah, Pemerintah Percepat Vaksinasi dan Pemberian Obat pada Hewan Ternak)
Disampaikannya, dalam rapat tersebut juga disetujui pembatasan pergerakan hewan ternak, khususnya sapi, yang berada di daerah terdampak PMK, ke daerah lain.
"Daerah level kecamatan yang terdampak penyakit kuku dan mulut kita sebut daerah merah. Daerah merah ini ada di 1.765 dari 4.614 kecamatan atau 38 persen," jelasnya.
“Seluruhnya detail nanti akan dimasukkan dalam Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri),” lanjutnya.
Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap penyakit PMK hewan ternak seperti kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19, dengan mengedepankan kebijakan berbasiskan level mikro.
Baca Juga
Pemerintah, juga akan mengawasi jalur untuk keluar dan jalur masuk dari dan ke peternakan.
"Seluruh mekanisme yang harus dijaga selain pergeseran daripada hewan, juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan. Artinya biohazard melalui disinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier daripada virus ini untuk terus dijaga," ujarnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK yang dipimpin Kepala BNPB Suharyanto.
“Wakilnya antara lain dari Dirjen Peternakan Kementerian Peternakan kemudian Birjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dari Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian dan Asisten Operasi Kapolri dan Panglima TNI. Struktur ini mirror dengan penanganan Covid-19,” katanya.
Pemerintah juga akan melakukan pengadaan vaksin PMK hingga 28-29 juta dosis pada 2022 dengan anggaran bersumber dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Dalam rapat juga disetujui pengadaan vaksin PMK tahun ini itu sebanyak 29 juta dosis yang seluruhnya akan dibiayai dengan dana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).