Tenaga Honorer Dihapus Pemerintah, PKS: Menambah Angka Pengangguran Terbuka

Tenaga Honorer Dihapus Pemerintah, PKS: Menambah Angka Pengangguran Terbuka

Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN).--

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer di lingkup kerja birokrasi berlaku pada November 2023. 

Penghapusan tenaga honorer ini jika tidak dicarikan solusi akan menambah angka pengangguran dalam jumlah besar.

(BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi Banten Jadi Sorotan DPR)

Politikus PKS yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan jika tidak segera dicarikan solusi, ratusan ribu tenaga honorer akan menambah angka pengangguran terbuka dan pasti berdampak pada aktivitas ekonomi nasional.

Menurut data Kementerian PAN RB, per Juni 2021 ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). 

Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. 

Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah.

(BACA JUGA:Banjir Lebat di Bangladesh dan India, Belasan Orang Tewas Tersambar Petir, Lainnya Tertimbun Tanah Longsor)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tidak adanya lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi salah satu penyebab pengangguran masih cukup tinggi di Februari 2022.

Angka pengangguran per Februari 2022 tercatat 8,4 juta orang. 

Salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran, serapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintah yang turun sebanyak 30 ribu orang selama periode Februari 2021-Februari 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tidak ada lowongan CPNS dari pemerintah ikut mendorong meningkatnya angka pengangguran.

(BACA JUGA:Banjir Lebat di Bangladesh dan India, Belasan Orang Tewas Tersambar Petir, Lainnya Tertimbun Tanah Longsor)

“Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka penganguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka. Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli,” ujar Kurniasih yang juga politikus PKS, dikutip Minggu, 19 Juni 2022.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Khanif Lutfi

Tentang Penulis

Sumber: