Ada satu pertanyaan penting yang patut diajukan ketika Indonesia memasuki era baru pengelolaan aset negara melalui Danantara: untuk apa kekayaan negara dikelola dan diarahkan?
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menunjukkan gaya komunikasi politik yang khas, santai namun penuh pesan politik strategis, di saat menanggapi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang sudah menyentuh angka Rp17.000 lebih.
Promosi perwira tinggi TNI dan Polri tidak boleh dipandang sebagai urusan rutin organisasi, namun sebagai keputusan strategis negara.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto menurunkan pajak pengendala Ojek Online (Ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen mendapat sambutan baik banyak pihak. Dimana hal ini disampaikan oleh Prabowo pada perayaan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei, kemarin.
Kelas menengah adalah kelompok yang paling "patuh". Bukan karena secara sukarela ingin melainkan karena sistem yang memaksa mereka untuk tidak punya pilihan.
Cadangan BBM nasional disebut hanya cukup 20 hari jika impor terganggu. Opini ini mengkritik retorika ketahanan energi yang tak sejalan dengan realitas.
Andi Rahmat mengulas dampak perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia–AS, dari kewajiban impor hingga peluang investasi dan penguatan posisi strategis RI.
Analisis strategi 'Big Bang' & 'Big Push' Presiden Prabowo: Bagaimana integrasi program Makan Bergizi Gratis hingga 3 Juta Rumah atasi kemiskinan sistemik.
Danantara harus jadi alat negara untuk buyback saham BUMN dari asing. Simak opini Sofyano Zakaria tentang penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Analisis Sofyano Zakaria (PUSKEPI) mengenai merger tiga anak usaha Pertamina. Langkah strategis untuk memangkas birokrasi, mengintegrasikan rantai nilai, dan mendongkrak laba perusahaan secara signifikan.
Hari Kanker Sedunia jadi peringatan serius: kasus kanker di Indonesia meningkat, dipicu rokok, pola makan tak sehat, dan lemahnya regulasi.
Imbauan Menkes soal bahaya pasangan perokok dinilai positif, namun dinilai paradoks karena belum diikuti kebijakan tegas pengendalian tembakau demi lindungi perempuan.
![[Redaksional fin.co.id] Darah Hitam di Balik Operasi Absolute Resolve](https://file.fin.co.id/uploads/fin-news/images/2026/01/04/pernyataan-trump-soal-penangkapan-maduro-hingga-pertemuan-darurat-di-venezuela-095627-600x420.jpg)
Tumbangnya Maduro di tangan AS bukan sekadar isu demokrasi, tapi aroma perebutan minyak dunia. Simak analisis tajam redaksi fin.co.id di sini.
Banjir dan longsor di Sumatra dinilai bukan bencana alam semata, melainkan dampak kebijakan deforestasi dan ekspansi sawit yang merusak ekosistem.
Opini tentang penahanan aktivis pascademo Agustus 2025, kebebasan berpendapat, dan desakan pembebasan sebagai ujian demokrasi dan nurani negara.
Pemulihan listrik pascabencana di Aceh dan Sumatera terhambat rusaknya akses jalan. Infrastruktur jalan jadi kunci hadirnya negara saat krisis.
Sejak dilantik pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Curah Hujan Tinggi, Penting bagi Para Petani untuk Melakukan Tindakan Pencegahan Hama & Penyakit Tanaman
![[Redaksional fin.co.id] Pendidikan Darurat: Hentikan Bom Waktu Bullying!](https://file.fin.co.id/uploads/f/649bd77467224f411f6d3681fd2cdba4-600x420.jpg)
Tragedi kematian siswa SMPN 19 Ciater, Hisyam, dan insiden SMAN 72 Jakarta membuktikan bullying adalah 'bom waktu' pendidikan. Redaksi fin.co.id mendesak pemerintah dan sekolah segera melakukan reformasi sistemik
![[Redaksional fin.co.id] Redenominasi Hanya Kosmetik Angka Jika Literasi Nol Besar](https://file.fin.co.id/uploads/f/8656dc85c3ae76a2354f97f504cc88a1-600x420.jpg)
RUU Redenominasi Rupiah 2027 hanya akan jadi 'kosmetik angka' jika minim literasi publik. fin.co.id soroti risiko kehebohan, kecurangan, dan potensi gangguan stabilitas ekonomi jika sosialisasi gagal
![[Redaksional fin.co.id] Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Jangan Ada Amnesia Kolektif di Atas Luka Sejarah](https://file.fin.co.id/uploads/f/c5d460245402d5b582c6c05aa69dd9b0-600x420.jpg)
Redaksi fin.co.id menilai wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto terlalu prematur dan berisiko menimbulkan amnesia kolektif atas pelanggaran HAM masa lalu
