Bareskrim Tingkatkan Kasus Kalimatan 'Tempat Jin Buang Anak' Edy Mulyadi ke Tahap Penyidikan
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meningkatkan status perkara ujaran kebenciaan oleh youtuber Edy Mulyadi ke tahap penyidikan.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meningkatkan status perkara ujaran kebenciaan oleh youtuber Edy Mulyadi ke tahap penyidikan.
58 Narapidana berbahaya dan bandar narkoba di Lapas Cilegon dikirim ke Lapas Nusakambangan
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengumumkan, terhitung mulai tanggal 25 hingga 31 Januari 2022, matahari akan terbenam lebih lambat di Jawa, Bali, dan N
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan bisa dinilai dari adanya perubahan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Jokowi menegaskan jika tidak segera dihentikan, maka Indonesia akan menjadi negara pengekspor bahan mentah sejak zaman VOC.
Nama Edy Mulyadi selalu trending di medsos Twitter
Transparency International Indonesia (TII), telah merilis IPK tahun 2021 dengan skor 38 di mana naik satu poin dari skor sebelumnya, yaitu 37 pada 2020.
Ada sekelompok masyarakat yang meminta Edy Mulyadi diberi sanksi hukum adat
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, mempersingkat masa kampanye Pemilu 2024 harus menjadi pertimbangan.
Ucapan yang disampaikan Edy Mulyadi terkait Kalimantan tempat jin buang anak berpotensi mengganggu keutuhan NKRI.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro, mengaku menerima uang senilai Rp200 juta dari Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi.
Para tetua adat di Kalimantan mengecam keras ucapan tindakan Edy Mulyadi
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro terkait pengajuan anggaran sejumlah proyek di Pemkot Bekasi.
Polisi harus segera mengambil tindakan hukum terkait pernyataan Edy yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak.
Sosok Edy Mulyadi seperti menjadi public enemy
Polisi memeriksa 11 orang terkait dugaan perbudakan Bupati Langkat
KPK menegaskan tuntutan pidana yang dilayangkan terhadap mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah berdasarkan pertimbangan aspek keadilan dan kebenaran.
Diberitakan, sekitar 40 orang pernah dikerangkeng dan diperlakukan layaknya budak di rumah Bupati Langkat ini.
Vaksinasi terus diakselerasi untuk melindungi kesehatan masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan untuk Wisatawan Asing dengan skema sistem bubble.
KPK tak segan menjerat pihak manapun yang kedapatan menghambat proses penyidikan perkara korupsi Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin.