BI Suntik Rp300 Triliun, Tolong Jangan Dikorupsi!

JAKARTA – Tak bisa dipungkiri bertambahnya korban jiwa dan orang terinfeksi akibat Virus Corona (Covid-19) di sejumlah negara, mengakibatkan arus ekonomi kacau balau. Termasu Indonesia. Pada posisi ini, akhirnya pemerintah akhirnya memutuskan melakukan desentralisasi Rapid Test dan mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur pendukung yaitu rumah isolasi dan rumah sakit. Langkah secara tegas telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan Keterangan Pers mengenai Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Wabah Virus Korona (Covid-19) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/3). Nah sejalan dengan kondisi yang ada, Bank Indonesia sudah mengucurkan dana sekitar Rp300 triliun sepanjang tahun ini dalam intervensi pasar guna menguatkan nilai tukar rupiah dari tekanan dolar AS, yang terjadi akibat pandemi global virus corona atau COVID-19. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam telekonferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, mengatakan intervensi nilai tukar rupiah dilakukan di pasar spot, kemudian di pasar sekunder untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas investor asing, dan intervensi di pasar Domestik NDF ”Kami terus melakukan injeksi likuidtas baik rupiah dan valas, untuk injeksi likuditas kami laporkan tahun ini sudah injeksi rupiah hampir Rp 300 triliun,” kata Perry. Injeksi likuiditas itu antara lain dengan pembelian SBN di pasar sekunder mencapai Rp163 triliun, yang telah dilepas investor asing. Kemudian, BI mengubah Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah atau batas pencadangan kas bank mencapai Rp51 triliun sejak awal tahun. Selain itu, BI juga melonggarkan lagi GWM rupiah dengan tambahan likuiditas mencapai Rp23 triliun dan GWM valas dengan nilai suntikan dana 3,2 miliar dolar AS. Perry mengatakan langkah ini dilakukan karena aliran modal asing (capital outflow) yang keluar dari Indonesia terus meningkat akibat tekanan ekonomi global. Dari Januari hingga Kamis (19/3) kemarin, arus modal keluar mencapai Rp105,1 triliun secara neto. Selain intervensi pasar, BI juga mendorong agar dunia usaha termasuk para eksportir turut membantu menjaga nilai tukar rupiah, dengan tidak menahan dolar AS. Eksportir dapat melepas dolar AS ke pasar sehingga memberikan pasokan dolar AS di pasar valuta asing. ”Oleh karena itu dalam konteks ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan supaya seluruh potensi suplai yang ada di dalam negeri dimobilisasi termasuk para eksportir yang selama ini menahan dolarnya, agar juga memberikan suplai kepada pasar valas,” ujarnya Sementara itu Presiden Jokowi menegaskan pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi Covid-19 ataukah tidak. Sejalan dengan itu Pemerintah juga memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi Covid-19. ”Telah diputuskan memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes, yang memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan,” tegasnya. Pemerintah juga menyiapkan obat, dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara, agar bisa digunakan untuk mengobati Covid-19 ini sesuai dengan resep dokter. Obat tersebut, menurut Presiden, akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit, dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi. ”Saya sudah minta kepada BUMN farmasi yang memproduksi ini untuk memperbanyak produksinya,” tegas Presiden. Sementara infrastruktur-infrastruktur pendukung yaitu rumah isolasi dan rumah sakit juga telah siap untuk digunakan. ”Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat Covid-19 dan juga sebagai rumah isolasi pada nanti Sabtu malam, 21 Maret 2020. Pulau Sebaru dan Pulau Galang juga disiapkan untuk menjadi ruang karantina dan observasi dan isolasi. Untuk Pulau Galang akan selesai dibangun pada Sabtu (28/3),” tutur Presiden. Kapasitas rumah sakit rujukan, menurut Presiden, akan terus ditingkatkan dan ditambah, baik dari sisi ruang, dari sisi peralatan, obat, dan SDM. ”Rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, dan rumah sakit BUMN yang ada di daerah-daerah terinfeksi juga telah disiapkan sebagai rumah sakit Covid-19. Rumah sakit swasta juga akan diajak serta untuk berpartisipasi dan ditingkatkan kemampuannya,” urai Presiden. Pemerintah pun menggerakkan seluruh kekuatan Pemerintah serta kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan maupun masalah sosial ekonomi yang mengikutinya. ”Dari hari ke hari kita telah melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani penyebaran Covid-19 ini, yang telah melanda lebih dari 180 negara di dunia,” tegasnya. Kepala Negara juga menegaskan bahwa semua harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Ia menambahkan untuk jangan ragu menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kembali bagi yang terbukti positif terinfeksi Covid-19 atau menduga diri ada kemungkinan terinfeksi, segera isolasi diri dan menjaga kesehatan. ”Saya minta kepada daerah dan lingkungan yang belum terinfeksi Covid-19 untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar mengurangi risiko penularan Virus Corona. Dan kepada daerah dan lingkungan yang telah ada terinfeksi, agar membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi untuk bisa mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai,” jelas Presiden Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar jangan ada pihak yang mengorupsi atau memiliki konflik kepentingan terhadap dana darurat yang disediakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran penyakit pernafasan karena virus corona jenis baru (Covid-19). ”Saya sebagai menteri keuangan mengimbau, meskipun kita darurat dan harus melakukan secara cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan sehingga tidak mengacaukan seluruh persepsi bahwa emergency dan urgensi ini betul-betul kita ingin melakukan percepatan reaksi untuk menolong masyarakat,” kata Sri Mulyani melalui konferensi video. Permintaan Sri Mulyani tersebut disampaikan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo yang juga melalui konferensi video. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan adanya realokasi APBN dan APBD untuk pengendalian Covid-19. ”Tidak ada pendompleng atau orang yang menggunakan kesempatan ini, baik di sektor riil pada pengadaan alat kesehatan atau di sektor keuangan seperti penjualan saham di forex. Kita akan sangat tegas kalau ada yang melakukan hal-hal untuk melakukan situasi ini, kita akan tindak sangat tegas,” ungkap Sri Mulyani. Terpisah Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yurianto mengungkapkan terdapat penambahan sebanyak tujuh kasus pasien Covid-19 meninggal. Hingga Jumat (20/3) total kasus meninggal menjadi 32 orang. ”Ada penambahan kasus yang meninggal sebanyak tujuh orang. Sehingga total kasus yang meninggal menjadi 32 orang,” ujar Yuri saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (20/3). Selain itu, Yurianto menuturkan secara garis besar ada penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 sebanyak 60 kasus. Sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 369 kasus. "Secara garis besar ada penambahan kasus baru dari tanggal 19 Maret sampai dengan 20 Maret. Ada 60 kasus baru sehingga total 369,” tutur Yuri. Kendati, Yuri menyebutkan bahwa bahwa ada pula penambahan kasus pasien yang sembuh. Menurut Yuri, hingga saat ini terdapat 17 kasus pasien yang telah dinyatakan sembuh.”Kemudian ada penambahan satu kasus yang sembuh menjadi 17,” ucap Yuri. Ia menyebutkan hampir seluruh kasus yang sembuh itu didominasi oleh faktor imunologi/imunitas yang sangat baik dari pasiennya sehingga menentukan kesembuhannya. ”Riset penelitian yang dilakukan oleh WHO dengan menghimpun semua ahli virus di dunia masih belum mendapatkan suatu kesepakatan yang bisa dijadikan standar dunia terkait dengan pengobatan, spesimen pengobatan yang definitif terhadap Covid-19,” ujar Yuri. Ditambahkannya, pemerintah melalui Kemenkes merespon cepat seiring ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global dengan memperluas lokus laboratorium pemeriksa Covid-19 di Indonesia. Ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 19. Melalui surat keputusan tersebut, pemerintah secara resmi menunjuk Balitbangkes sebagai Laboratorium Rujukan Nasional Penanganan Covid-19 serta 12 Laboratorium Pemeriksa Covid-19 beserta wilayah kerjanya (Selengkapnya lihat grafis). Disebutkan dalam diktum keenam bahwa proses pengujian spesimen di 12 laboratorium pemeriksa Covid-19 maupun di laboratorium rujukan nasional pemeriksaan Covid-19 tidak dikenakan biaya atau gratis. Selain pemeriksaan di 12 laboratorium tersebut, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan tiga jaringan laboratorium swasta untuk semakin memperkuat dan mempercepat proses pemeriksaan spesimen Covid-19, sehingga bisa sesegera mungkin menemukan kasus positif untuk kemudian diisolasi agar tidak menjadi sumber penularan di masyarakat. Ketiga jejaring tersebut yakni jejaring laboratorium Siloam, jejaring laboratorium Kalbe dan jejaring laboratorium Bunda Group. Sementara itu 10 ribu kit Polymerase Chain Reaction (PCR) sudah diterima pemerintah dan sebagian sudah disebarkan ke BBTKL dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL). Di rencanakan jumlah ini akan terus ditambah untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan spesimen di tanah air. (tim/dim/fin/ful) //INFOGRAFIS// KONDISI CADANGAN DEVISA INDONESIA Akhir Februari 2020: posisinya 130,4 miliar dolar AS. Beli SBN Rp163 Triliun: Untuk menjaga stabilitas, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas oleh investor asing dengan besaran Rp163 triliun untuk mengurangi tekanan pada pasar SBN. Sumber: Bank Indonesia Laboratorium Rujukan Nasional Penanganan Covid-19 1.BB Laboratorium Kesehatan Jakarta: Wilayah kerja di Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. 2.BB Laboratorium Kesehatan Palembang: Wilayah kerja di Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung. 3.BB Laboratorium Kesehatan Makassar: Wilayah kerja di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 4.BB Laboratorium Kesehatan Surabaya: Wilayah kerja di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 5.BBP dan Pengambangan Kesehatan Papua: Wilayah kerja di Papua dan Papua Barat. 6.BTKL dan Pengendalian Penyakit Jakarta: Wilayah kerja di Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Banten. 7.BTKL dan Pengendalian Penyakit Surabaya: wilayah kerja di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 8.BTKL dan Pengendalian Penyakit Jogjakarta: Wilayah kerja di Jogjakarta dan Jawa Tengah. 9.Labkes DKI Jakarta: wilayah kerja di DKI Jakarta. 10.Lembaga Biologi Molekuler Eijkman: wilayah kerja di DKI Jakarta. 11.Fakultas Kedokteran UI: Wilayah kerja di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan RS Universitas Indonesia. 12.FK Universitas Airlangga: Wilayah kerja di RSUD Dr. Sutomo dan RS Universitas Airlangga. Sumber: Kemenkes RI