MenkopUKM: Penerapan SNI untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM

JAKARTA - Kemampuan UMKM menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi benchmark bagi yang lain, agar lebih mudah menembus pasar ekspor dan berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain). Hal itu ditekankan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Talkshow daring dengan tema “Sukses Bisnis UMKM Melalui Penerapan SNI”, Rabu (16/12). MenkopUKM mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana untuk berdialog dan menambah literasi serta inspirasi bagi UMKM. “Urgensi dari SNI itu adalah untuk peningkatan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global," ujar MenkopUKM. Menurut Teten, momentum ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka peningkatan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global. "Apalagi 99% usaha di Indonesia didominasi UMKM, yang berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB dan 14% terhadap total ekspor Indonesia," kata Teten. Meski demikian, Teten mengakui masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan SNI, khususnya bagi UMK. Di antaranya, kualitas produk yang belum konsisten, pembiayaan terkait dengan biaya pendaftaran, uji laboratorium, biaya tarif pengujian, dan persyaratan sertifikat oleh negara lain. Tantangan inilah yang coba diatasi melalui Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2010. "Undang-undang Cipta Kerja merupakan terobosan hukum yang memudahkan dan melindungi koperasi dan UMKM di Indonesia. Peluang ini harus kita manfaatkan," tandas MenkopUKM. Menurut Teten, tujuan UU Cipta Kerja adalah menjawab masalah utama koperasi dan UMKM. Salah satunya, memudahkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk membuka lapangan kerja baru. Pendaftaran usaha juga dipermudah dengan perizinan tunggal dan perpanjangan bagi Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya dan menjadi lebih sederhana melalui OSS (online single submission). "Perizinan tunggal yang dimaksud meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi jaminan produk halal," imbuh Teten. KemenkopUKM telah memberikan fasilitasi sertifikasi SNI dan sertifikasi lainnya terhadap 12.985 KUMKM yang meliputi Hak Merek dan Cipta Halal, Standar ISO, SNI dan sertifikasi untuk persiapan rantai pasok global (BRC Global Standards, FSSC, HACCP, ISO 22000, USDA Organic, dan EU organic). Tahun 2020 ini, KemenkopUKM juga sudah memberikan fasilitasi pendampingan penerapan SNI kepada lima pelaku koperasi dan UKM yaitu CV Putra Rhodas Mandiri di Kabupaten Sukabumi (Cangkul), Koperasi Industri Kerajinan Rakyat, Industri Pande Besi dan Las (Kopinkra 18) di Kabupaten Klaten (Cangkul), Koperasi Produsen Angudi Logam Abadi di Kabupaten Tulungagung (Cangkul), UKM Gunung Kokosan NF Kabupaten Tasikmalaya (Air Minum Dalam Kemasan/AMDK), serta UKM Ananda di Kabupaten Pekalongan (Air Minum Dalam Kemasan/AMDK). MenkopUKM berharap dapat bersinergi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di tahun 2021 untuk mewujudkan strategi pengembangan UMKM berbasis kawasan dan penerapan factory sharing atau rumah produksi bersama dengan teknologi modern untuk penerapan SNI. "Maka, langkah kolaboratif ini merupakan kunci sukses untuk memajukan UMKM. Untuk itu, saya berharap kolaborasi antar K/L akan terus berlanjut untuk kemajuan UMKM," pungkas MenkopUKM.(rls/fin)