JAKARTA - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan mengomentari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang dimuat dalam salah satu pemberitaan media nasional, Kumparan.
Umar menyoroti pernyataan Mahfud yang menyebut ada sekelompok orang tertentu seringkali menghantam pemerintah terkait kebijakan. Terlepas kebijakan tersebut salah maupun benar.
Menurut Umar, reaksi Mahfud MD tersebut berlebihan. Sebab, kata dia, kritik yang datang dari berbagai pihak sudah menjadi risiko seorang pejabat negara.
"Mahfud lebay bgt, resiko jd pemimpin politik yg musti terima dikritik," kata Umar melalui akun Twitter @Umar_Hasibuan75, Senin (28/12).
Ia pun membandingkan kritik yang dilayangkan media semasa pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, kritik media terhadap pemerintahan SBY kerap datang silih berganti. Namun, SBY saat itu menanggapinya dengan santai.
"Dulu masa SBY semua media ngantem SBY dr seluruh penjuru mata angin tp SBY sante sj," ucapnya.
Berbeda dengan masa periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, ia menilai, hanya ada satu media yang masih kerap melayangkan kritiknya kepada pemerintah.
"Skrg media yg kritis cuma Tempo doank yg lain landai. Gitu koq ngeluh sih fud. Klu gak kuat ya mundur sj," ungkap Umar.
https://twitter.com/Umar_Hasibuan75/status/1343498163496218624
Sebelumnya, Mahfud MD menyoroti soal hantaman yang kerap dilayangkan sekelompok orang terkait kebijakan pemerintah.
Ia menyebut, hantaman tetap datang terlepas kebijakan pemerintah itu dinilai benar maupun salah.
"Masalah politik di mana ada sekelompok orang yang apa pun yang dilakukan pemerintah, entah benar, entah salah, pasti dihantam saja. Tidak ada benarnya itu, ada yang begitu," kata Mahfud dalam sebuah diskusi KAHMI secara virtual, dikutip dari Kumparan, Senin (28/12).
Mahfud menilai hantaman tersebut berbeda dengan masa lalu yang tidak memiliki banyak pengaruh.
Perbedaan itu, kata dia, terletak pada perkembangan media sosial yang membuat hantaman tersebut berdampak terhadap pemerintahan Jokowi.
