JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Presiden Jokowi berhati-hati keluarkan instruksi presiden (inpres) tentang mobil dinas listrik di lingkungan kantor pemerintahan.
Mulyanto minta presiden mengantisipasi adanya 'penumpang gelap' yang memanfaatkan inpres tersebut untuk kepentingan bisnis kelompoknya.
Mulyanto merasa saat ini mulai ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dari terbitnya inpres ini.
Karena itu ia minta Presiden Jokowi mengantisipasi potensi kecurangan tersebut.
“Program mobil listrik ini harus diniatkan bagi kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu,” tegas Mulyanto, dikutip Minggu 9 Oktober 2022.
Mulyanto menyarankan sebaiknya Jokowi menunda penerbitan inpres tersebut.
BACA JUGA:Polri Siapkan Anggaran Belanja Mobil Listrik
Apalagi saat ini kondisi keuangan negara tidak sedang baik-baik saja.
Mulyanto memperkirakan anggaran pengadaan mobil dinas listrik pejabat pemerintahan sangat besar.
Bila dibandingkan dengan kebutuhan lain, pengadaan mobil dinas listrik ini tidak terlalu prioritas.
Apalagi pemerintah belum pernah membahas program ini bersama DPR.
BACA JUGA:Jokowi Teken Inpres Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pejabat Negara
“Sebaiknya Presiden menunda bahkan bila perlu membatalkan program ini. Selain membutuhkan biaya besar program ini rawan korupsi. Belum apa-apa saja sudah banyak pejabat yang mau cari keuntungan,” kata Mulyanto.