Jaga Nilai Ekonomis Barang Rampasan: Kejaksaan dan Kemenkeu Godok Pedoman Pemanfaatan Sementara
Sekretaris Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Prof (Assoc) Dr Supardi SH MH, mengatakan bahwa selama proses penyelesaian lelang berlangsung, aset barang rampasan tetap membutuhkan pengamanan dan pemeliharaan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Penyelesaian Aset pada BPA Kejaksaan RI, Tiyas Widiarto, S.H., M.H., memaparkan bahwa forum ini dirancang sebagai dapur peleburan untuk menyeragamkan standar operasional prosedur di seluruh jajaran Kejaksaan RI.
“Tujuan utama forum ini adalah mendalami dasar hukum tata cara sewa dan kedudukan usulan KSPO, sekaligus merumuskan prosedur yang seragam agar nilai aset tetap terjaga dan potensi penerimaan negara bisa maksimal,” ungkap Tiyas dalam laporan penyelenggaraannya.
Rangkaian acara disusun secara terstruktur: hari pertama diisi dengan pendalaman mitigasi risiko keuangan, penilaian aset, serta penyelarasan mekanisme lelang bersama Kementerian Keuangan. Memasuki hari kedua, fokus bergeser pada perumusan ruang lingkup pedoman dan kelengkapan administrasi internal, yang kemudian ditutup dengan sesi evaluasi serta penyusunan rencana aksi pada hari ketiga.
“Di akhir kegiatan nanti, kami menargetkan Tim Perumus sudah menghasilkan rancangan pedoman, alur kerja, hingga format administrasi yang baku. Harapannya, tata kelola barang rampasan negara ke depan jauh lebih profesional, terukur, dan akuntabel,” pungkas Tiyas.
Berita Terkait
