Catatan Dahlan Iskan . 12/11/2026, 05:23 WIB
Tapi tidak ada gunanya lagi membahas itu. Sudah "kepancal sepur".
Mungkin saja Prabowo mau cawe-cawe. Belum tentu ada gunanya. Ada dua masalah teknis: apakah menteri punya bukti baru agar PK-nya diterima. Kalau tidak akan sia-sia.
Sia-sia pun sebenarnya juga tidak apa-apa. Setidaknya Gibran dan Jokowi tahu Prabowo sudah berusaha cawe-cawe.
Pun kalau diajukan PK Anda sudah tahu: proses PK tidak bisa menghentikan keharusan dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung. Artinya: PK silakan jalan tapi putusan MA harus dilaksanakan.
Dalam rangka melaksanakan putusan MA itulah DPR mengambil langkah politik: sepanjang hari kemarin satu per satu fraksi di DPR mengadakan sidang. Isinya mengumumkan siapa saja anggota DPR dari fraksi itu yang sudah membubuhkan tanda tangan minta agar Gibran dilengserkan.
Sampai sore kemarin sudah 120 orang anggota DPR yang tanda tangan. Mereka dari delapan fraksi. Bulat. Tidak satu fraksi pun yang membela Gibran. Termasuk Nasdem. PKS 28, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, PAN 1 orang.
Maka sudah bisa dibaca ke mana arahnya. Jumlah itu jauh melebihi syarat minimal 25 anggota. Gibran akan dilengserkan. Mungkin perlu waktu satu bulan. Agenda berikutnya: sidang pleno DPR. Setelah putusan DPR diketok, putusan itu dibawa ke MK. Putusan MK dibawa ke sidang pleno MPR. Sejarah pun terjadi: wakil presiden dilengserkan. Pencalonannya dipaksakan, pemberhentiannya juga dipaksakan –kecuali Gibran segera mengundurkan diri.
Kalau Gibran beruntung dalam proses satu bulan itu bisa banyak hal terjadi. Nasib orang siapa yang tahu. (Dahlan Iskan)
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id