Ragam

Hutama Karya Ultimatum Kendaraan ODOL di Tol Trans Sumatera, Putar Balik Menanti!

PT Hutama Karya (Persero) mengambil tindakan tegas untuk memberantas kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Hutama Karya Ultimatum Kendaraan ODOL di Tol Trans Sumatera, Putar Balik Menanti!

Kelebihan muatan, seperti kita tahu, sangat berisiko meningkatkan peluang gangguan pada sistem pengereman, hilangnya kendali atas kendaraan, hingga berujung pada kecelakaan lalu lintas yang fatal.

Aturan Jelas: Muatan Berlebih Berarti Jalan Terhenti

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, memberikan penjelasan gamblang mengenai kebijakan ini.

Setiap truk, katanya, memiliki jatah muatan maksimal yang berbeda-beda.

Perbedaan ini sangat bergantung pada jenis kendaraan dan kemampuan teknis yang dimilikinya.

Oleh karena itu, Hamdani menekankan pentingnya peran pengemudi dan perusahaan angkutan barang.

Mereka wajib memastikan muatan yang dibawa sudah sesuai dengan ketentuan sebelum benar-benar memulai perjalanan.

"Setiap truk memiliki batas muatan yang harus dipatuhi," ujar Hamdani.

"Ketika muatannya berlebihan, kendaraan menjadi lebih sulit dikendalikan dan risiko kecelakaan pun meningkat."

Ia menambahkan, "Karena itu, apabila kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan diarahkan untuk kembali oleh petugas, langkah tersebut bukan untuk mempersulit perjalanan, melainkan untuk melindungi keselamatan pengemudi dan seluruh pengguna jalan tol."

Peraturan yang mendasari pengendalian kendaraan dengan muatan berlebih ini sangat jelas.

Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Mengacu pada Pasal 70 ayat (3) dari PP tersebut, kendaraan yang membawa muatan lebih dari 5% dari batas yang diizinkan bisa saja dilarang melanjutkan perjalanannya.

Keputusan untuk mengarahkan kendaraan putar balik merupakan tindak lanjut operasional.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan, situasi lalu lintas terkini, serta kewenangan petugas di lapangan.

Berita Terkait