Mentan Amran: “Biadab! Beras Subsidi untuk Rakyat Miskin Dioplos, Dijual sebagai Premium

Lebih lanjut Mentan Amran menyebut informasi awal mengenai asal beras mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading. Informasi tersebut masih memerlukan pendalaman untuk memastikan jalur penyaluran dan pihak yang bertanggung jawab.

Ia juga menegaskan, apabila ditemukan pegawai Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat, pihaknya akan mengambil tindakan tegas, termasuk pemberhentian dan proses hukum. Hal serupa, menurutnya, harus diterapkan terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam praktik tersebut.

“Kalau ada dari Kementerian Pertanian, dipecat! Saya pecat. Kalau saya tahu sebentar, sore, saya sudah pecat. Ini enggak boleh,” ujarnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan oknum Bulog, Mentan Amran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan langsung menuduh tanpa bukti. Namun, apabila penyidikan membuktikan adanya keterlibatan, ia meminta agar pihak terkait diberi sanksi tegas dan diproses sesuai ketentuan hukum.

Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Jakarta Timur dan jajaran, termasuk unsur Intelkam, atas langkah pengungkapan kasus tersebut. Ia menilai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan beras SPHP merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dan menjaga tata kelola pangan nasional.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia, bukan saya. Petani berterima kasih dan masyarakat Indonesia yang konsumsi beras 286 juta orang, mengucapkan terima kasih kepada kepolisian,” katanya.

Mentan Amran bahkan menyampaikan rencana memberikan penghargaan tertulis dari Kementerian Pertanian kepada jajaran kepolisian yang dinilai berkontribusi dalam pengungkapan perkara tersebut.

Menurutnya, beras merupakan komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Gangguan terhadap tata niaga dan distribusinya dapat berdampak pada harga, daya beli, hingga stabilitas sosial.

“Ini menyelamatkan pangan kita. Tahu, beras itu vital. Ingat, kalau krisis pangan, itu berdampak pada krisis politik dan konflik sosial terjadi,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta agar dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi ditindak tegas sesuai hukum. Mentan Amran menilai penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau bisa ini dituntut seberat-beratnya. Berapa hukuman, kalau bisa hukuman maksimal diberikan,” tegasnya.

Mentan Amran menutup keterangannya dengan menekankan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi penyalahgunaan program pangan bersubsidi. Pengusutan tuntas diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta mencegah praktik serupa terulang, sehingga beras SPHP tetap menjalankan fungsi utamanya: menjaga pasokan dan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.