Kawin Stunting

Hasto menjabat kepala BKKBN tidak sampai akhir masa jabatan. Ia mengundurkan diri karena dapat tugas baru dari partai: maju Pilwali Yogyakarta. Toh ia sudah merasa tidak mungkin masuk dalam jajaran kabinet baru Presiden Prabow Subiantoo. PDI-Perjuangan sudah memutuskan tidak ikut dalam koalisi pemerintah.

Ia harus mengundurkan diri karena waktu pendaftaran calon wali kota pun sudah mepet. Tinggal satu minggu. Belum pula punya persiapan bagaimana harus menggalang suara. Ternyata terpilih. Hasto jadi wali kota pertama yang PDI-Perjuangan.

Selain merealisasikan Warisan Sumbu Malioboro, sebenarnya Hasto punya persoalan besar: bagaimana muwujudkan ekonomi kerakyatan tanpa lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Di kota Yogyakarta tidak ada satu pun KDMP. Bukan karena wali kotanya PDI-Perjuangan, tapi karena tidak mendapat lahannya. Tidak ada aset Pemkot yang bisa diubah jadi KDMP.

Pun Sekolah Rakyat yang di bawah Kementerian Sosial itu. Tidak satu pun ada di Yogyakarta.

Tapi Hasto punya track record istimewa saat menjabat bupati Kulonprogo. Ia konsisten memutar ekonomi rakyat lewat Perda wajib beli produk setempat. Anda sudah tahu: tidak ada Indomart dan Alfamart satu pun di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Warisan itu bertahan sampai sekarang.

Tentu itu tidak bisa di-copy paste di Yogyakarta --yang full perkotaan. Tapi Hasto sedang menyiapkan modifikasinya. Yogyakarta bisa berlomba memutar ekonomi rakyat dengan daerah lain yang melakukannya lewat KDMP.

Hasto Wardoyo masih seorang dokter --masih berpraktik seminggu sekali. Diagnosisnya atas Yogyakarta tentu masih bisa setepat saat mendiagnosis Kulon Progo maupun stunting di BKKBN. Mestinya.