Danantara Memperkuat Stabilitas Fiskal Domestik dan Ketahanan Eksternal di Tengah Dinamika Ekonomi Regional

Besarnya potensi Danantara juga disertai risiko yang tidak kecil. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa dana kekayaan negara tidak otomatis menjadi instrumen keberhasilan pembangunan. Hasilnya sangat ditentukan oleh kejelasan mandat, kualitas tata kelola, independensi keputusan investasi, transparansi, dan disiplin pengelolaan risiko.

Risiko pertama adalah pencampuran antara tujuan komersial dan kepentingan kebijakan yang tidak dirumuskan secara jelas. Investasi strategis dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar, tetapi tidak seluruh proyek pembangunan menghasilkan imbal hasil finansial yang menarik.

Jika Danantara dituntut sekaligus mengejar keuntungan komersial dan membiayai berbagai tujuan publik tanpa pembagian mandat yang tegas, penilaian kinerja dapat menjadi kabur. Kerugian proyek dapat sulit dibedakan antara risiko bisnis yang wajar dan biaya kebijakan publik yang disengaja.

Oleh karena itu, setiap proyek strategis perlu memiliki dasar kelayakan yang jelas. Jika pemerintah menghendaki pelaksanaan proyek yang manfaat publiknya besar tetapi tidak memenuhi standar imbal hasil komersial, dukungan kebijakan dan pembiayaannya harus dirancang secara transparan melalui mekanisme yang sah, bukan disamarkan dalam keputusan investasi.

Risiko kedua adalah lemahnya tata kelola dan potensi intervensi politik. Penunjukan pengelola harus didasarkan pada kompetensi, integritas, pengalaman investasi, dan kemampuan mengelola risiko. Keputusan investasi perlu melalui proses uji tuntas yang memadai, penilaian independen, serta pengawasan terhadap benturan kepentingan.

Risiko ketiga adalah ketidakseimbangan likuiditas dan kewajiban keuangan. Investasi infrastruktur dan aset privat umumnya memiliki jangka waktu panjang serta tidak selalu mudah dicairkan. Apabila pengelola dana menempatkan modal terlalu besar pada aset tidak likuid tanpa memperhitungkan kebutuhan pendanaan dan kewajiban, tekanan keuangan dapat muncul ketika kondisi pasar memburuk.

Risiko keempat adalah dampak makroekonomi dari mobilisasi modal domestik dan eksternal. Pengalihan dana dalam jumlah besar ke proyek domestik dapat meningkatkan permintaan terhadap barang, jasa, tenaga kerja, dan impor. Jika kapasitas produksi tidak mampu mengimbangi peningkatan permintaan, tekanan inflasi dan ketidakseimbangan eksternal dapat meningkat.

Sementara itu, konversi valuta asing dalam skala besar untuk membiayai investasi domestik juga berpotensi memengaruhi pasar valuta asing. Besarnya dampak bergantung pada sumber dana, waktu transaksi, struktur pembiayaan, dan kondisi pasar. Karena itu, koordinasi dengan otoritas fiskal dan moneter sangat penting agar aktivitas investasi tidak menciptakan tekanan yang justru bertentangan dengan tujuan stabilitas ekonomi.

Pelajaran utamanya sederhana: investasi negara yang besar belum tentu menghasilkan ketahanan ekonomi yang kuat. Tanpa tata kelola dan disiplin risiko, akumulasi aset dapat berjalan beriringan dengan akumulasi kewajiban dan kerentanan.

Prinsip Santiago: Fondasi Tata Kelola Danantara yang Kredibel

Untuk memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas, pengelolaan Danantara perlu merujuk pada Generally Accepted Principles and Practices atau GAPP, yang dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Santiago. Kerangka ini dikembangkan oleh kelompok kerja internasional dana kekayaan negara pada 2008 dengan dukungan IMF.

Prinsip tersebut menekankan pentingnya kerangka hukum yang jelas, tujuan investasi yang terdefinisi, struktur kelembagaan yang memadai, transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Bagi Danantara, penerapannya perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret.

Pertama, memperjelas mandat dan ukuran kinerja. Tujuan pengelolaan aset, penciptaan imbal hasil, dukungan terhadap pembangunan, dan penguatan nilai ekonomi nasional perlu dirumuskan secara konsisten. Setiap tujuan harus memiliki indikator yang dapat dievaluasi.

Kedua, memperkuat profesionalisme dan pengawasan independen. Dewan dan manajemen harus memiliki kompetensi yang relevan, sementara komite audit, manajemen risiko, dan mekanisme pengendalian internal harus bekerja secara efektif.