Bukan Sekadar Daerah Penyangga, Kemendagri Sebut Banten Simpul Penting Pembangunan Nasional

fin.co.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Provinsi Banten memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Letak geografis serta dukungan infrastruktur transportasi, kawasan industri, perdagangan dan jasa menjadikan Banten bukan sekadar daerah penyangga, tetapi menjadi simpul penting industri, perdagangan, logistik, investasi, dan mobilitas nasional.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik pada Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Minggu (4/10/2026).

Anwar Harun Damanik mengatakan, posisi Banten sangat strategis karena menjadi penghubung Pulau Jawa dan Sumatera serta terhubung langsung dengan kawasan ekonomi Jakarta.

“Banten memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional sebagai penghubung Jawa dan Sumatera serta bagian penting dari kawasan ekonomi yang terhubung langsung dengan Jakarta,” ungkap Anwar Harun Damanik.

Menurutnya, posisi tersebut diperkuat dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, jaringan jalan tol, kawasan industri, serta pusat perdagangan dan jasa.

“Kondisi tersebut menjadikan Banten bukan sekadar daerah penyangga, melainkan simpul penting industri, perdagangan, logistik, investasi, dan mobilitas nasional,” katanya.

Anwar Harun Damanik menuturkan, posisi strategis tersebut tercermin dalam kinerja pembangunan daerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Banten tumbuh 5,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp253,9 triliun.

Dari sisi pembangunan manusia dan kesejahteraan, persentase penduduk miskin Banten pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,38 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 8,07 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 2025 mencapai 77,25, di atas angka nasional sebesar 75,90.

Namun, dirinya menekankan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. 

“Capaian tersebut perlu terus diperkuat terutama agar pertumbuhan ekonomi semakin mampu menciptakan lapangan kerja, investasi memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berlangsung lebih merata,” katanya.

Selanjutnya, dirinya menegaskan, kemajuan Banten tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari luasnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, pesisir hingga pedesaan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3 persen pada 2026. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bappenas, kementerian/lembaga terkait, serta berbagai pemangku kepentingan.

Anwar mengatakan, pemerintah pusat telah mendorong pembentukan tim dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota di Banten.

Langkah yang perlu diperkuat di antaranya, kata Anwar, mempercepat realisasi belanja daerah, memperkuat sektor unggulan, meningkatkan investasi dan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat konektivitas dan kemudahan berusaha.

“Hal ini harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.