Teknokrat Plus
Pendek sekali umur kebijakan ''baru'' di bidang keuangan kita: hanya satu tahun. Walhasil setidaknya satu teori ''baru'' sempat dicoba di Indonesia: kebijakan memompa peredaran uang di masyarakat.
Prof Sua boleh dikata seorang teknokrat murni. Tidak terlihat arah politiknya ke mana. "Saat saya aktif di Dewan Ekonomi Nasional, Prof Sua adalah tim ''Dapur DEN'' yang andal," ujar Prof Dr Didik J. Rachbini, rektor Universitas Paramadina. Itu di era kepresidenan SBY periode kedua yang ketua DEN-nya pengusaha besar Chairul Tanjung. "Beliau juga pernah menjabat di bidang fiskal tapi keahlian beliau yang terutama adalah ahli pengentasan kemiskinan. Itu dekat juga dengan fiskal," ujar Prof Rachbini.
Prof Sua, menurut sumber Disway, sebenarnya tidak ingin jadi menteri. Dan itu wajar. Menjabat menkeu saat ini apa enaknya. Beban bayar bunga saja Rp 600 triliun setahun. Subsidi energinya bisa Rp600 triliun juga. Belum lagi bagaimana bisa ''melayani" keinginan Presiden Prabowo yang serbabesar dan serbacepat.
"Yang diperlukan saat ini bukan hanya teknokrat. Tapi teknokrat-politisi," ujar Prof Rachbini. Yakni teknokrat yang teguh dengan prinsip keteknokratannya tapi lentur dalam menyikapi keinginan politisi (baca: presiden).
"Lentur" yang dimaksud adalah mampu meyakinkan atasannya untuk disiplin fiskal tapi tidak terlihat menolak, melawan atau menggurui. Ibarat "iya, iya, tapi tidak iya". 'Tidak iya'-nya itu harus tanpa terasa ''tidak iya''.
Prof Sua bisa belajar dari mentor lamanya: Sri Mulyani. "Di akhir-akhir karir beliau Sri Mulyani bisa berubah dari hanya teknokrat menjadi teknokrat-plus seperti itu," ujar Prof Rachbini.
Mungkin tidak hanya menkeu yang harus bisa ''iya tapi tidak iya''. Ajaran itu tidak bisa dipelajari di Cornell atau Harvard University sekali pun. Itu hanya bisa dipelajari di Universitas Kehidupan Orang Jawa. (Dahlan Iskan)
