Austria Berlakukan Larangan Jilbab di Sekolah

Sebagian guru mengkhawatirkan tanggung jawab tambahan tersebut. Mereka menilai tenaga pendidik dapat ditempatkan dalam posisi sulit karena harus mengawasi pakaian siswi sekaligus menangani konflik yang berkaitan dengan agama, keluarga, dan identitas.

Politikus Partai Hijau Austria, Sigi Maurer, menuduh pemerintah menciptakan konflik baru dan menyerahkan beban pelaksanaannya kepada para guru. Menurutnya, guru yang telah menghadapi tekanan besar tidak seharusnya dibebani peran menyerupai petugas penegak aturan.

Komunitas Muslim Menilai Aturan Diskriminatif

Komunitas Islam resmi di Austria atau Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) menyatakan penolakan terhadap larangan tersebut. Organisasi itu menilai kebijakan pemerintah membatasi kebebasan beragama secara tidak beralasan dan memberikan dampak yang tidak seimbang kepada anak perempuan Muslim.

“Kami meyakini larangan ini secara tidak dapat dibenarkan membatasi hak mendasar atas kebebasan beragama dan secara tidak proporsional memengaruhi anak perempuan Muslim,” kata perwakilan IGGÖ, Carla Amina Baghajati.

Menurut Baghajati, larangan tersebut bukan melindungi anak, melainkan menargetkan praktik keagamaan tertentu. Kebijakan itu juga dinilai berisiko mengucilkan anak-anak yang diklaim hendak dilindungi oleh pemerintah.

IGGÖ menyatakan siap mendukung siswi dan keluarga yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Austria. Tantangan hukum kemungkinan akan berpusat pada hak atas kebebasan beragama, prinsip kesetaraan, larangan diskriminasi, dan kewajiban negara untuk bersikap netral terhadap agama.

Kritik juga muncul karena aturan tersebut secara khusus mengarah kepada penutup kepala dalam tradisi Islam. Sementara itu, simbol keagamaan lain, seperti kippah yang dikenakan umat Yahudi dan patka yang dikenakan sebagian umat Sikh, tidak menjadi sasaran utama undang-undang.

Larangan Sebelumnya Dibatalkan Pengadilan

Kebijakan ini bukan upaya pertama Austria melarang jilbab di lingkungan sekolah. Pada 2019, pemerintah mengesahkan aturan yang melarang penggunaan jilbab bagi siswi sekolah dasar.

Mahkamah Konstitusi Austria membatalkan larangan itu pada Desember 2020. Pengadilan menyimpulkan bahwa aturan tersebut melanggar prinsip kesetaraan serta hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama.

Mahkamah menilai aturan sebelumnya secara selektif hanya memengaruhi kelompok siswi tertentu. Pengadilan juga memperingatkan bahwa larangan semacam itu berpotensi membuat anak Muslim merasa dikucilkan dan menyulitkan tercapainya integrasi sosial.

Pemerintah Austria berusaha menyusun aturan baru dengan cakupan yang berbeda. Larangan sekarang diterapkan kepada siswi hingga ulang tahun ke-14 serta mencakup sekolah negeri dan swasta. Meski demikian, para pakar hukum dan kelompok pembela hak asasi manusia tetap mempertanyakan apakah perubahan tersebut cukup untuk membuatnya sesuai dengan konstitusi.

FPÖ Meminta Larangan Diperluas

Di tengah penolakan dari kelompok Muslim dan pegiat hak asasi manusia, FPÖ justru menilai kebijakan pemerintah belum cukup luas. Partai kanan jauh tersebut menginginkan larangan penutup kepala dan penutup wajah diterapkan kepada seluruh siswa serta guru di sekolah.