Menjaga Ruang Digital Berpancasila: Benteng Utama Indonesia Hadapi Cognitive Warfare

fin.co.id - Dinamika geopolitik global dan pesatnya disrupsi teknologi membawa tantangan baru bagi keutuhan Indonesia.

Saat ini, ancaman terhadap bangsa tidak lagi hanya berwujud perang fisik konvensional, melainkan telah bergeser ke arah perang kognitif (cognitive warfare).

Fenomena ini ditandai oleh maraknya polarisasi sosial akibat algoritma media sosial, maraknya radikalisme digital, hingga munculnya sikap individualisme ekstrem yang berpotensi memecah belah kohesi sosial.

Menanggapi fenomena tersebut, Anggota DPR RI, Romy Soekarno, menegaskan bahwa Pancasila harus diposisikan sebagai pedoman dinamis yang hidup, bukan sekadar dokumen sejarah yang kaku.

Menurutnya, pembumian nilai dasar negara butuh strategi yang lebih terstruktur, sistematis, dan adaptif agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Transformasi Pendidikan Ideologi: Meninggalkan Metode Doktrinal Satu Arah

Penguatan nilai kebangsaan membutuhkan terobosan pada metode penyampaiannya. Model pengajaran berkonsep doktrinal satu arah dinilai tak lagi efektif untuk memikat perhatian generasi muda.

Generasi saat ini membutuhkan contoh konkret mengenai bagaimana nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan di dunia pendidikan perlu bertransformasi menuju project-based learning, aksi pengabdian masyarakat, serta penajaman nalar kritis untuk menyaring hoaks.

Di sisi lain, ekosistem digital nasional perlu dihidupkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Pelibatan aktif kreator konten, pegiat budaya, akademisi, dan komunitas kreatif menjadi kunci dalam menghasilkan narasi kebangsaan yang menarik, edukatif, dan mampu bersaing di berbagai platform digital.

Integrasi Etika dalam Birokrasi dan Kebijakan Publik

Penerapan Pancasila tak berhenti pada tatanan edukasi masyarakat semata, melainkan wajib menyasar jajaran aparatur negara.

Sebagai representasi wajah pemerintah di mata publik, para pejabat dan pegawai negeri dituntut memiliki integritas tinggi, bebas dari sikap intoleran, setia pada konstitusi, serta memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Romy Soekarno menggarisbawahi bahwa Pancasila harus dijadikan landasan etika utama saat merumuskan kebijakan publik demi menjamin keadilan distributif.