Menhut: Perkuat Kesiapsiagaan, Apresiasi PBPH yang Melaksanakan SOP Karhutla
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) meningkatkan kesiapsiagaan dan berpartisipasi aktif.
“Upaya pencegahan karhutla adalah kerja bersama,” ujar Raja Juli.
Menurut dia, kolaborasi teknis, penegakan hukum yang adil, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi unsur penting agar Indonesia dapat melewati periode rawan karhutla dengan baik.
Menteri Kehutanan juga menekankan pentingnya sinergi antarpemegang PBPH dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah serta menanggulangi karhutla.
“Sinergi dan gotong royong adalah kunci utama kita melewati masa-masa sulit ini,” katanya.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan PBPH anggota APHI telah melaksanakan SOP kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla di areal kerja masing-masing. Pelaksanaannya mencakup patroli, pemantauan titik panas, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, pemeriksaan lapangan, serta respons cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla, pembinaan Masyarakat Peduli Api, serta peningkatan kesadaran agar pembukaan dan pengelolaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.
“PBPH bukan baru siap mendukung, tetapi telah melaksanakan SOP kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla. Anggota APHI juga melakukan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat serta berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengendalian karhutla,” kata Soewarso.
Menurut dia, pelaksanaan SOP tersebut terus diperkuat melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat tapak.
APHI juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh anggota untuk meningkatkan kewaspadaan, memastikan kesiapan sumber daya, dan mengoptimalkan seluruh langkah antisipasi serta penanggulangan karhutla.
“Surat edaran tersebut memperkuat langkah yang telah dilaksanakan anggota. Kami meminta seluruh PBPH terus meningkatkan patroli, deteksi dini, kesiapan personel dan sarana prasarana, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan seluruh pihak,” ujar Soewarso.
Baca Juga
Anggota APHI juga didorong untuk saling mendukung dan bergotong royong, termasuk membantu penanganan kebakaran di luar areal konsesi sesuai kebutuhan dan koordinasi pemerintah. Pendekatan berbasis bentang alam diperlukan karena api dan asap tidak mengenal batas administratif maupun batas areal kerja perusahaan.
APHI juga memperkuat kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mendukung koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian karhutla. Kolaborasi tersebut diarahkan pada pertukaran informasi, peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan, dukungan pemadaman di dalam maupun di luar areal konsesi, serta edukasi kepada masyarakat dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Kolaborasi antara Kementerian Kehutanan, APHI, PBPH, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan memperkuat pelaksanaan SOP di tingkat tapak, mempercepat penanganan setiap titik api, serta melindungi hutan dan masyarakat selama periode puncak rawan karhutla. (*)
