METI Gandeng ITPLN, Perkuat SDM dan Ekosistem Energi Terbarukan

fin.co.id - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menggandeng Institut Teknologi PLN (ITPLN) untuk memperkuat sumber daya manusia dan ekosistem energi terbarukan di tanah air. Hal ini tercermin dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi dan pemanfaatan sumber daya bersama di sela-sela The 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Wakil Rektor I Bidang Akademik ITPLN, Prof. Dr. Susy Fatena Rostiyanti, S.T., M.Sc., mengatakan, kerja sama dengan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) diarahkan untuk memperkuat pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi terbarukan. Terlebih, kerja sama itu disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung dan ITPLN merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang berkolaborasi untuk menyukseskan ekosistem energi baru terbarukan di tanah air.

Diakuinya, kemitraan dengan METI membuka ruang lebih luas bagi ITPLN untuk menghubungkan pembelajaran di kampus dengan kebutuhan nyata industri energi terbarukan. Ruang lingkupnya mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga pengembangan kurikulum berbasis Teaching Factory.

"Kerja sama ini menjadi jembatan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri, sehingga kompetensi mahasiswa maupun lulusan dapat semakin relevan dengan perkembangan sektor energi," ujar Susy dalam keterangannya, Rabu, 2 September 2026.

Selain bidang akademik, MoU tersebut membuka peluang magang dan rekrutmen alumni ITPLN sesuai kebutuhan anggota METI. Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti kunjungan industri ke unit kerja anggota METI untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai praktik dan perkembangan teknologi energi terbarukan.

Ia menegaskan implementasi MoU akan diarahkan pada program yang memiliki dampak terukur bagi mahasiswa, dosen, industri, dan pengembangan energi terbarukan nasional. Menurutnya, kerja sama pendidikan dan industri harus bergerak dari sekadar seremoni menuju kegiatan yang menghasilkan kompetensi, riset, dan inovasi.

Plt. Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan keterlibatan perguruan tinggi menjadi penting karena pengembangan energi terbarukan membutuhkan sumber daya manusia yang memahami aspek teknologi sekaligus kebutuhan industri. Karena itu, kolaborasi dengan ITPLN diarahkan tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga peningkatan kapasitas tenaga profesional.

"Kami ingin kerja sama ini menghasilkan program yang konkret, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia dan memperkuat kapasitas pelaku sektor energi terbarukan," kata Norman.

Kolaborasi tersebut juga mencakup program upskilling dan pendidikan lanjut bagi anggota METI di lingkungan ITPLN, praktisi mengajar, seminar, workshop, pelatihan, uji kompetensi, serta kegiatan ilmiah. Kedua pihak dapat memanfaatkan tenaga ahli untuk pendampingan dan konsultansi, termasuk kajian teknis di bidang engineering.

Melalui skema tersebut, ITPLN dan METI juga akan membuka pemanfaatan sumber daya secara bersama, baik tenaga ahli, pengetahuan, fasilitas maupun jejaring industri. Norman menilai pola ini penting untuk mempercepat transfer pengetahuan dari kampus ke dunia usaha dan sebaliknya.

Terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan Indonesia perlu membangun ekosistem energi baru terbarukan (EBT) yang terintegrasi agar tidak terus bergantung pada impor teknologi. Integrasi itu mencakup bahan baku, manufaktur, teknologi, riset, hingga sumber daya manusia.

Yuliot menilai pengembangan ekosistem EBT nasional selama ini belum sepenuhnya didukung rantai pasok domestik. Indonesia memiliki bahan baku seperti bauksit, nikel, silika, dan tembaga, tetapi sebagian masih diekspor sebagai bahan mentah. Di sisi lain, teknologi seperti sel surya dan sel baterai justru banyak diproduksi di luar negeri dan kemudian diimpor ke tanah air.

Menurut Yuliot, kondisi tersebut menciptakan ketergantungan yang berisiko bagi Indonesia. Penguasaan teknologi menjadi penting karena negara-negara pemilik teknologi memiliki kepentingan untuk mengendalikan ekspor teknologi strategis.

Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan skema alih teknologi. Pemerintah, kata Yuliot, perlu mendorong penguasaan teknologi melalui riset dan inovasi sekaligus memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual.

"Teknologi yang dihasilkan dari negara-negara besar itu tidak bisa kita alih teknologi begitu saja, tapi teknologi itu harus kita rebut, harus kita upayakan, harus kita dalami. Sehingga, ini juga ada kedaulatan energi secara nasional dengan penguasaan teknologi itu," kata Yuliot.