PAN Bantah Indonesia Menuju 1998, Viva Yoga: Jangan Setiap Riak Sosial Dibaca Patahan Sejarah!
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai setiap warga negara, termasuk Budi Arie Setiadi, memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, asumsi, maupun penilaian terhadap kondisi politik bangsa.
fin.co.id - Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai setiap warga negara, termasuk Budi Arie Setiadi, memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, asumsi, maupun penilaian terhadap kondisi politik bangsa.
Menurut Viva Yoga, kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, termasuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Karena itu, prediksi yang dibangun berdasarkan insting politik pada dasarnya bukan sesuatu yang dilarang.
Namun, Viva Yoga memberikan catatan penting. Menurutnya, insting politik dan opini publik tidak dapat dijadikan dasar utama dalam mengelola negara.
“Negara tidak dikelola berdasarkan insting,” menjadi garis besar pandangan PAN dalam menanggapi pernyataan tersebut.
"enyelenggaraan negara harus berlandaskan konstitusi, hukum, mandat rakyat, serta indikator kinerja yang objektif dan transparan," kata Viva Yoga dalam pernyataanya .
Bedakan Insting Politik dan Fakta
Viva Yoga menegaskan bahwa insting politik memiliki ruang dalam demokrasi, terutama sebagai bagian dari diskursus publik. Namun, insting tidak boleh disamakan dengan fakta konstitusi maupun kondisi politik yang sebenarnya.
Ia menilai spekulasi politik juga berbeda dengan realitas politik. Karena itu, dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat tidak seharusnya langsung ditarik menjadi kesimpulan bahwa Indonesia sedang menuju sebuah perubahan politik besar seperti yang pernah terjadi pada 1998.
Menurut PAN, demonstrasi, keresahan ekonomi, maupun ketidakpuasan masyarakat memang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Akan tetapi, berbagai fenomena tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur menuju situasi seperti 1998.
“Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah,” menjadi pesan penting PAN dalam membaca perkembangan politik saat ini," ujarnya
PAN Singgung Kondisi Indonesia pada 1998
Viva Yoga juga membandingkan kondisi saat ini dengan situasi Indonesia pada 1998. Menurutnya, perubahan politik pada era tersebut terjadi dalam kondisi yang jauh lebih kompleks.
Baca Juga
Pada 1998, Indonesia menghadapi krisis yang melibatkan berbagai persoalan sekaligus. Krisis finansial Asia memberikan tekanan berat terhadap perekonomian.
Kondisi tersebut kemudian diikuti kontraksi ekonomi yang dalam, inflasi tinggi, tekanan sosial, ketegangan politik, hingga krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.
Karena itu, PAN menilai situasi tersebut tidak bisa begitu saja disamakan dengan kondisi Indonesia saat ini hanya karena terdapat demonstrasi atau keresahan masyarakat.
"Membaca situasi politik membutuhkan indikator yang lebih lengkap. Tidak cukup hanya mengandalkan persepsi, insting, maupun perkembangan isu yang beredar di ruang publik," terangnya.
PAN juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terbuka terhadap kritik.
Menurut Viva Yoga, keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga
Jika terdapat keresahan di tengah rakyat, pemerintah harus mendengarkan. Jika muncul persoalan ekonomi, pemerintah harus melakukan perbaikan. Begitu pula jika terdapat ketidakpuasan publik, evaluasi terhadap kebijakan harus dilakukan.
Dengan demikian, kritik seharusnya menjadi bagian dari mekanisme perbaikan pemerintahan, bukan semata-mata dijadikan bahan untuk membangun spekulasi mengenai pergantian kekuasaan.
Di tengah dinamika politik yang semakin ramai, PAN mengingatkan agar energi politik tidak habis digunakan untuk membicarakan kemungkinan pergantian kekuasaan.
Menurut Viva Yoga, pemerintah saat ini memiliki pekerjaan yang jauh lebih konkret. Pemerintah perlu memastikan harga pangan tetap terjangkau, lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang, investasi bergerak, dan pembangunan berjalan.
Dengan kata lain, pemerintah harus lebih sibuk menghitung bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan menghitung kemungkinan politik yang belum tentu terjadi.
"PAN ingin agar evaluasi terhadap pemerintahan dilakukan berdasarkan kinerja nyata. Ukurannya bukan sekadar kuat atau lemahnya isu politik, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah berdampak terhadap kehidupan masyarakat," tuturnya.
Perubahan Kekuasaan Bukan Ditentukan Insting
Viva Yoga menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, perubahan kekuasaan tidak ditentukan oleh insting politik seseorang.
Pergantian kekuasaan memiliki mekanisme yang jelas dan diatur melalui konstitusi serta hukum. Pada akhirnya, kehendak rakyat menjadi faktor penting yang disalurkan melalui mekanisme demokrasi.
Karena itu, spekulasi mengenai pergantian kekuasaan tidak seharusnya mendahului proses demokrasi yang berlaku.
"PAN menilai setiap warga negara tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan prediksi maupun pandangan politik. Namun, masyarakat juga perlu membedakan antara opini, asumsi, spekulasi, dan fakta yang dapat dibuktikan," terangnya.
Kritik Harus Dijawab dengan Kebijakan
Salah satu pesan utama Viva Yoga adalah pentingnya pemerintah merespons kritik dengan tindakan nyata.
Jika masyarakat mengeluhkan persoalan ekonomi, maka jawaban pemerintah seharusnya berupa kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi tersebut.
"Jika ada masalah pelayanan publik, maka pemerintah harus melakukan pembenahan. Jika ada keresahan sosial, maka pemerintah harus mendengarkan dan mencari solusi," ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai lebih produktif dibandingkan membalas kritik dengan spekulasi politik.
Dalam konteks ini, PAN menilai energi masyarakat dan elite politik sebaiknya diarahkan untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada.
Demokrasi memang membutuhkan kritik. Namun, kritik yang sehat idealnya diikuti dengan evaluasi, data, serta usulan perbaikan. (*)