Megapolitan

Insentif Kendaraan Listrik di Jakarta Terancam Berakhir, Pendapatan Pajak Bisa Tembus Rp2 Triliun!

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI tengah membuka wacana untuk menyesuaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.

Insentif Kendaraan Listrik di Jakarta Terancam Berakhir, Pendapatan Pajak Bisa Tembus Rp2 Triliun!
MG Buka Tahun 2026 dengan Program Spesial ‘New Year New Move

fin.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI tengah membuka wacana untuk menyesuaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.

Wacana tersebut muncul di tengah kebutuhan Pemprov DKI Jakarta untuk mencari sumber pendapatan baru. Terlebih, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 mengalami penurunan dari sebelumnya Rp81,3 triliun menjadi Rp79,58 triliun.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, sebagian anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah mengusulkan agar kendaraan listrik mulai dikenakan pajak.

Menurut Suhud, kendaraan listrik selama ini juga menggunakan fasilitas jalan dan berbagai infrastruktur yang pembangunannya menggunakan anggaran pemerintah daerah.

"Sehingga sebagian anggota Banggar mengusulkan agar kendaraan listrik diberlakukan pajak," ujar Suhud, Jumat (7/8/2026), dikutip dari laman Pemprov Jakarta.

Meski begitu, masyarakat pengguna kendaraan listrik tidak perlu langsung panik. Sebab, usulan tersebut hingga kini belum menjadi keputusan final.

DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI masih akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai skema dan dasar hukum penerapan pajak tersebut.

Suhud menjelaskan, pembahasan mengenai pajak kendaraan listrik akan dilakukan melalui Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama perangkat daerah terkait.

Pembahasan tersebut baru akan dilakukan setelah proses Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2026 selesai dibahas.

Artinya, rencana pengenaan pajak kendaraan listrik belum serta-merta berlaku dalam waktu dekat.

Namun, wacana tersebut menjadi sinyal bahwa era kendaraan listrik bebas dari sejumlah pungutan daerah di Jakarta mulai dipertimbangkan kembali.

"Saya kira ini akan dibahas lebih mendalam pada rapat konsultasi yang akan datang, terutama di Komisi C," kata Suhud.

Pemerintah daerah kini harus menghitung secara matang dampaknya, bukan hanya terhadap penerimaan daerah, tetapi juga terhadap masyarakat dan perkembangan ekosistem kendaraan listrik.

Pemprov Jakarta Cari Sumber PAD Baru

Salah satu alasan utama munculnya wacana pajak kendaraan listrik adalah kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Kondisi fiskal Jakarta menjadi salah satu pertimbangan penting. Setelah APBD Perubahan 2026 mengalami penurunan, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber penerimaan baru.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor yang selama ini berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan jumlah kendaraan listrik yang terus bertambah, potensi penerimaan dari sektor ini mulai dilirik.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim bahkan memperkirakan potensi penerimaan pajak kendaraan listrik di Jakarta dapat mencapai sekitar Rp2 triliun .

Angka tersebut tentu bukan jumlah kecil.

Jika terealisasi, tambahan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat Jakarta, mulai dari subsidi, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur.

"Pasti kami dukung, karena kebutuhan kita untuk subsidi masyarakat dan pelayanan publik, sekaligus mendukung Jakarta menuju kota global yang lebih mantap," ujar Lukman.

Masih Menunggu Regulasi Pemerintah Pusat

Meski memiliki potensi penerimaan besar, penerapan pajak kendaraan listrik tidak bisa dilakukan begitu saja oleh Pemprov DKI Jakarta.

Lukman menilai perlu ada penguatan regulasi dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pemungutan.

Karena itu, Komisi C DPRD DKI Jakarta akan mendorong Pemprov DKI mengusulkan perubahan atau penyesuaian regulasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tujuannya agar Pak Gubernur membuat regulasi atau menyampaikan surat ke Kemendagri sehingga pendapatan dari sektor pajak kendaraan listrik bisa dimaksimalkan," jelas Lukman.

Hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembahasan. Jangan sampai pemerintah daerah menetapkan kebijakan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat.

Di sisi lain, perubahan kebijakan juga harus mempertimbangkan tujuan awal pemberian insentif kendaraan listrik.

Mengapa Kendaraan Listrik Selama Ini Mendapat Insentif?

Kendaraan listrik selama ini mendapatkan berbagai kemudahan karena pemerintah ingin mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Insentif tersebut diharapkan mampu membuat harga dan biaya kepemilikan kendaraan listrik lebih menarik dibandingkan kendaraan konvensional.

Di Jakarta, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya mengurangi emisi kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber pencemaran udara.

Dengan semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan listrik, pemerintah berharap konsumsi bahan bakar fosil dan emisi dari sektor transportasi dapat ditekan. (*)

Berita Terkait