Ia menjelaskan, beras fortifikasi merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kandungan gizi beras melalui penambahan vitamin dan mineral guna menekan angka stunting, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah menemukan indikasi adanya produk berlabel fortifikasi yang dipasarkan dengan harga sangat tinggi, bahkan mencapai sekitar Rp42 ribu per kilogram.
“Kalau tujuannya untuk masyarakat miskin, bagaimana mungkin dijual sampai Rp42 ribu per kilogram? Ini yang sedang kami telusuri bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.
Mentan Amran mengungkapkan, berdasarkan perhitungan sementara, potensi kerugian masyarakat akibat dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp71 triliun. Untuk itu, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, dan instansi terkait terus memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat proses penegakan hukum.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar seluruh kebijakan pangan benar-benar berpihak kepada rakyat serta terbebas dari praktik mafia pangan yang merugikan masyarakat.
“Kami akan tindak tegas. Negara harus hadir melindungi rakyat. Jangan ada yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat kecil,” tegasnya.
Di hadapan para peserta, Mentan Amran juga mengajak organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk aktif mengawal proses pengusutan serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga transparansi kebijakan pangan nasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda penting untuk memastikan program-program yang disiapkan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Jadilah pelopor yang menyuarakan kebenaran. Kalau ada praktik yang merugikan rakyat, kita harus berani melawannya bersama-sama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas seluruh anak bangsa,” pungkas Mentan Amran.
