Rp7,4 Triliun Digelontorkan, Ribuan Huntap segera Dibangun

fin.co.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan sekaligus memastikan warga memperoleh tempat tinggal yang layak.

Perkembangan program itu dipaparkan dalam penyampaian progres pembangunan hunian tetap pascabencana yang digelar di Wisma Mandiri Lantai 21, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026. Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga menyampaikan realisasi anggaran serta pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran (TA) 2026.

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, menjelaskan pemerintah telah menambah anggaran sebesar Rp2,219 triliun guna mempercepat pembangunan 7.952 unit hunian tetap pada 2026. Ribuan rumah tersebut akan dibangun di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Percepatan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh," ujar Teddy Paul H. Siagian.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 25.606 unit hunian tetap hingga 2027 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Dari total tersebut, Aceh menjadi provinsi dengan alokasi terbanyak, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana.

Pada Tahun Anggaran 2026, pembangunan difokuskan pada 7.952 unit rumah dengan total anggaran Rp2,339 triliun. Rinciannya meliputi 6.220 unit di Aceh dengan anggaran Rp1,819 triliun, 919 unit di Sumatera Utara senilai Rp299,38 miliar, serta 813 unit di Sumatera Barat dengan anggaran Rp220,51 miliar.

Sementara pada Tahun Anggaran 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 17.654 unit hunian tetap dengan total anggaran mencapai Rp5,067 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas 14.427 unit di Aceh dengan anggaran Rp4,153 triliun, 2.788 unit di Sumatera Utara sebesar Rp802,66 miliar, dan 439 unit di Sumatera Barat dengan anggaran Rp111,37 miliar.

Setelah seluruh target tersebut rampung, pemerintah tidak lagi mengalokasikan pembangunan hunian tetap pascabencana di tiga provinsi tersebut pada Tahun Anggaran 2028 karena seluruh program telah dituntaskan.

"Melalui percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana, Kementerian PKP berkomitmen memastikan setiap masyarakat terdampak bencana memperoleh hunian yang layak, aman, dan memiliki kepastian hukum, sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak," jelasnya.

Teddy menambahkan, pembangunan hunian tetap juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan ketahanan kawasan permukiman terhadap risiko bencana di masa mendatang.

"Serta mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia," tukasnya.

Candra Pratama/Disway