fin.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar setiap partai politik memperkuat sistem sekolah partai sebagai bekal bagi calon kepala daerah sebelum diusung dalam kontestasi Pilkada.
Menurut Tito, pembekalan tersebut penting agar para kandidat memahami tata kelola pemerintahan sejak awal sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
"Perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu dia mendorong calon ya sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu," kata Tito, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri siap berkontribusi dalam program tersebut bersama sejumlah lembaga terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, pelatihan dapat diisi dengan materi mengenai birokrasi, pengelolaan keuangan daerah, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kepala daerah memiliki pemahaman yang cukup ketika mulai menjalankan tugasnya.
"Mungkin bimbingan teknis kami siap untuk diundang, Mendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan supaya nggak dibohongin sama stafnya," ujarnya.
Tak hanya sebelum menjabat, Tito juga mengusulkan adanya program penyegaran secara berkala bagi kepala daerah yang telah terpilih. Menurutnya, pembinaan dapat dilaksanakan setiap enam bulan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, maupun bekerja sama dengan lembaga lain.
Ia menilai pola tersebut dapat mencontoh sistem pendidikan berjenjang yang selama ini diterapkan di lingkungan TNI dan Polri sebagai syarat pengembangan karier.
"Per enam bulan sekali mereka ada penyegaran, entah di IPDN atau BPSDM kami punya lembaga-lembaga itu. Bisa juga lembaga lain bersama-sama. Seperti TNI dan Polri itu tiap mau naik pangkat ada jenjang sekolah. Mau jadi Kapolres sekolah, mau jadi Kapolda sekolah lagi, mau jadi perwira tinggi sekolah lagi," pungkasnya.
Mantan Kapolri itu menegaskan peningkatan kapasitas kepala daerah menjadi kebutuhan penting mengingat tidak semua pemimpin daerah berasal dari latar belakang pemerintahan atau birokrasi.
Baca Juga
"Karena latar belakangnya berbeda, enggak semuanya ngerti birokrasi. Bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta. Yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi. Nah, ini yang perlu sangat teknis," ujar Tito.
Anisha Aprilia/Disway
