Gerindra Tak Tinggal Diam, Survei Kepuasan Prabowo Turun Langsung Dikaji

fin.co.id - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi salah satu bahan evaluasi.

Dasco mengatakan, pihaknya telah mencermati hasil survei yang dipublikasikan Direktur Eksekutif SMRC Burhanuddin Muhtadi. Saat ini, Gerindra masih mempelajari secara menyeluruh temuan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Ada beberapa survei SMRC, kemudian Pak Burhanuddin tadi yang dipublikasi melalui media massa. Tentunya kami juga sedang mempelajari dan juga kami kaji," kata Dasco, Kamis, 30 Juli 2026.

Wakil Ketua DPR RI itu menilai hasil survei dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melihat bagaimana respons masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan.

"Tentunya juga hasil survei itu adalah berupa masukan-masukan," ujarnya.

Menurut Dasco, berbagai hasil survei nantinya akan dikompilasi untuk dianalisis lebih lanjut. Ia berharap pemerintah dapat memberikan respons apabila terdapat temuan yang memang sesuai dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.

"Nanti kita akan kompilasi, dan kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini," tuturnya.

Saat ditanya apakah survei tersebut akan dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah, Dasco menjawab afirmatif. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan jika hasil kajian benar-benar mencerminkan situasi yang sedang dihadapi masyarakat.

"Iya, kalau memang hasil kajiannya kan ada yang kemudian memang sesuai dengan keadaan pada saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, SMRC merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto turun menjadi 51,1 persen.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menyebut persepsi masyarakat terhadap memburuknya kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang memengaruhi penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintah.

"Persepsi publik bahwa kondisi ekonomi nasional memburuk merupakan faktor utama di balik menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintahannya," ujar Irvani dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Minggu, 26 Juli 2026.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia berada dalam kategori buruk atau sangat buruk. Sementara itu, hanya 15,7 persen yang menilai kondisi ekonomi nasional berada dalam keadaan baik.

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan November 2025, ketika sekitar 40 persen responden masih memberikan penilaian positif terhadap kondisi ekonomi.

Irvani mengatakan temuan itu memperkuat pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercatat secara makro belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.