“Mohon juga jangan hanya terkait tata niaga sawit atau komoditas pertanian lain, tapi banyak kartel yang belum tersentuh, misalnya ayam dan telur. Sekitar 80 persen peternakan dikuasai dua perusahaan. Mohon tata niaga peternakan menjadi perhatian prioritas,” ujar peserta.
Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran mengakui masih terdapat tantangan dalam tata niaga ayam dan telur. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan model pengembangan peternakan yang memperkuat posisi masyarakat melalui dukungan di sektor hulu dan pengembangan usaha di hilir.
Pemerintah akan mendorong BUMN memperkuat sektor hulu, termasuk dukungan pakan dan bibit atau day old chick (DOC), sementara masyarakat didorong mengembangkan usaha peternakan di sektor hilir.
“Target kita, semua pulau mandiri protein, kemudian mandiri pangan, kemudian mandiri etanol. Hulu dibantu pakannya, dibantu DOC-nya, kemudian yang membangun di hilir rakyat kecil sehingga peternak tidak dipermainkan,” ujarnya.
Mentan Amran menegaskan pembenahan tata niaga tersebut merupakan bagian dari agenda besar hilirisasi pertanian. Indonesia, kata dia, memiliki sumber daya alam yang besar dan harus mampu mengolahnya di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan energi.
“Indonesia sangat kaya. Kita hilirisasi saja CPO dan kelapa di negara kita, lima sampai sepuluh tahun ke depan kalau ini berjalan, Indonesia bisa benar-benar berdaulat energi dan berdaulat pangan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Mentan Amran juga mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan dukungan bagi pesantren yang memiliki lahan produktif, mulai dari pengolahan lahan tanpa biaya, penyediaan bibit komoditas perkebunan, hingga pendampingan budidaya.
“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujar Mentan Amran.
Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi basis produksi pangan sekaligus membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektare komoditas perkebunan strategis yang tengah dijalankan pemerintah.
Baca Juga
Mentan Amran menilai penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Tata niaga harus dibenahi, hilirisasi harus diperkuat, dan masyarakat harus diberi ruang lebih besar untuk mengambil manfaat ekonomi dari sumber daya yang dimiliki.
Karena itu, kolaborasi pemerintah dengan petani, peternak, pesantren, ulama, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Koordinasi sudah kita lakukan. Swasembada ini bukan saya, bukan aku, tetapi kita,” pungkas Mentan Amran.
