fin.co.id - Laju kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendadak mendapat sorotan tajam setelah hasil riset terbaru SMRC yang merilis angka penurunan kepercayaan publik ke level 51,1%. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, memandang dinamika ini sebagai buah dari kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Soal menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu adalah konsekuensi dari kebijakan dan respons publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal itu biasa terjadi di seluruh negara demokrasi, juga di semua tingkatan pemerintahan," kata Andreas saat dihubungi, Senin, 27 Juli 2026.
Lebih lanjut, politikus partai berlambang kepala banteng ini menduga, merosotnya keyakinan publik berakar kuat dari persoalan perut, dan keseharian warga. Efek domino dari penurunan kepercayaan ini diyakini turut mengikis optimisme publik secara luas.
"Faktor yang paling berpengaruh tentu harus dilihat pada hasil survei tersebut. Tapi bisa diduga tentu ini menyangkut faktor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat," ujarnya.
"Itu konsekuensi antara tingkat kepercayaan dan optimisme publik. Biasanya kalau tingkat kepercayaan turun maka tingkat optimisme pun menurun, bergeser menjadi pesimisme yang meningkat," tambahnya.
Terkait desakan evaluasi total maupun perombakan kabinet demi memulihkan citra pemerintah, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak istana.
"Tergantung pemerintah. Mau memahami atau tidak, mau melihat hasil survei tersebut sebagai bahan masukan untuk evaluasi atau tidak," pungkasnya.
Ekonomi & Politik Jadi Pemicu Utama
Berdasarkan temuan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipaparkan Direktur Eksekutifnya, Deni Irvani, anjloknya tingkat kepuasan publik ini dipicu oleh kekecewaan terhadap sektor ekonomi dan stabilitas politik nasional yang dinilai memburuk.
"Persepsi publik bahwa kondisi ekonomi nasional memburuk merupakan faktor utama di balik menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintahannya," ujar Irvani dalam konferensi pers daring, Minggu, 26 Juli 2026.
Baca Juga
Catatan survei menunjukkan hampir separuh responden (49,4%) mengeluhkan kondisi ekonomi berada di kategori buruk, berbanding terbalik dengan 15,7% yang merasa puas. Situasi ini merosot jauh dibanding periode November 2025 lalu.
Di samping itu, persepsi negatif terhadap kondisi politik nasional juga melonjak tajam hingga mencapai 42,8%, memperlihatkan tren pesimisme yang konsisten dalam tiga gelombang survei terakhir (5–19 Juli 2026) dengan melibatkan 749 responden melalui metode wawancara telepon dan tatap muka (margin of error +/- 3,7%).
Anisha Aprilia/Disway
