BI Baru, Mampukah Selamatkan Kelas Menengah?

fin.co.id - Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) dinilai menjadi momentum untuk mengarahkan kebijakan moneter yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan penguatan kelas menengah.

Ekonom InFast Bestari, Gede Sandra, menilai gubernur BI yang baru perlu mengambil pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian inflasi, tetapi juga mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Menurut Gede, berakhirnya masa jabatan Perry Warjiyo membuka peluang terciptanya koordinasi yang lebih erat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral.

"Mundurnya Perry Warjiyo dari Gubernur BI adalah signal positif bahwa perubahan haluan ekonomi fiskal Pemerintahan Prabowo akan ditopang oleh koordinasi yang semakin baik dari otoritas moneter. Diharapkan Gubernur BI mendatang adalah otoritas moneter yang lebih pro kepada growth, bukan sekedar menjaga inflasi namun mengorbankan pertumbuhan daya beli masyarakat," kata Gede Sandra dalam keterangan, Senin, 27 Juli 2026.

Ia menyoroti kondisi kelas menengah Indonesia yang terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018, kelompok kelas menengah disebut masih mencapai sekitar 23 persen dari total populasi. Namun, pada 2026 jumlahnya diperkirakan turun menjadi sekitar 17 persen.

Menurutnya, mengecilnya proporsi kelas menengah menjadi tantangan serius karena kelompok tersebut merupakan penggerak utama konsumsi domestik dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Gede juga membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara lain. Thailand, misalnya, memiliki sekitar 40 persen kelas menengah, Vietnam 30 persen, Brasil 28 persen, India 20 persen, dan Amerika Serikat 43 persen.

Sementara itu, negara-negara Asia Timur yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi juga didukung oleh basis kelas menengah yang lebih besar, seperti China sekitar 50 persen, Jepang 55 persen, Korea Selatan 61 persen, dan Taiwan 31 persen.

Selain menyoroti pentingnya memperkuat kelas menengah, Gede menilai pasar tidak perlu terlalu khawatir terhadap isu independensi Bank Indonesia setelah pergantian gubernur.

Ia mengacu pada data CBIE Index yang mengukur tingkat independensi bank sentral di 155 negara. Berdasarkan data tersebut, skor independensi Bank Indonesia pada 2023 mencapai 0,758, lebih tinggi dibandingkan sejumlah bank sentral negara lain, seperti The Federal Reserve Amerika Serikat (0,614), Thailand (0,435), Vietnam (0,301), India (0,595), China (0,659), Jepang (0,366), Korea Selatan (0,679), dan Taiwan (0,454).

Gede menilai tingginya tingkat independensi tersebut menjadi alasan bahwa pergantian kepemimpinan BI tidak serta-merta akan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Sehingga kekhawatiran adanya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga dapat diredam. Karena masalah independensi bank sentral sepertinya tidak berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi, besarnya kelas menengah suatu negara," tutup Gede Sandra.