fin.co.id - Mencuatnya polemik Tempo Media Group dan PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi soorten publik, termasuk kalangan pengamat media massa. Persoalan tersebut muncul menyusul adanya surat penawaran kerja sama program komunikasi strategis (advertorial) dari divisi bisnis Tempo di tengah gencar-gencarnya pemberitaan kritis redaksi Tempo terkait tata kelola program Koperasi Desa Merah Putih oleh Agrinas.
Menurut Pengamat media massa dari Budi Luhur University, Prof. Dr. Umaimah Wahid, polemik tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai independensi media massa dan pemisahan kepentingan bisnis dengan ruang redaksi.
"Ya menurut saya, ya ini mengkhawatirkan ya. Ya kalau dalam pemahaman saya, media itu susah netral sebenarnya. Apalagi ketika sudah punya relasi dengan kekuasaan dan juga dengan pengusaha," kata Umay, sapaan akrabnya, saat di Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Umay mengingatkan agar kepentingan ekonomi tidak sampai mengorbankan objektivitas pemberitaan yang menjadi hak publik.
"Jangan sampai kepentingan komersial atau nilai kepentingan ekonomi itu menghancurkan netralitas media atau setidaknya objektivitas media untuk memenuhi hak-hak publik, informasi terhadap publik," ujarnya.
Umay menilai sorotan terhadap Tempo menjadi lebih kuat lantaran selama ini media tersebut dikenal memiliki citra sebagai media yang kritis dan independen.
"Ironinya adalah selama ini Tempo mem-branding diri mereka sebagai media yang kritis, yang independen dan lain sebagainya. Ternyata ketika ada seperti ini kan ada kepentingan juga di balik itu yang cukup mengejutkan. Dan ini sangat disayangkan," terangnya.
Meski mengakui media merupakan industri yang juga membutuhkan keuntungan ekonomi, Umay menegaskan kepentingan bisnis tidak boleh mengesampingkan etika jurnalistik. Apalagi, fungsi pers sebagai penyedia informasi yang objektif bagi masyarakat.
"Saya yakin di era sekarang media ini sebuah industri, tidak ada yang mungkin tidak mencari nilai ekonomi, keuntungan. Tapi setidaknya tidak merusak etika dan juga kaidah jurnalistik. Bisa memberikan ruang informasi kepada publik dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
Lebih lanjut, Umay berharap media massa tetap menjaga batas yang tegas antara kepentingan bisnis dan independensi redaksi. Langkah ini guna menjaga kepercayaan publik tidak tergerus.
Baca Juga
"Harapannya media tetap ada di jalur yang objektif sehingga mereka punya tanggung jawab, juga tanggung jawab sosialnya tetap ada. Etika jurnalistiknya tetap dikedepankan," tutur Umay menegaskan.
Sementara itu, Corporate Secretary Tempo Media Group Jajang Jamaludin dan Direktur Tempo Media Group Wahyu Dhyatmika ketika dihubungi melalui pesan singkat dan telepon oleh Inilah.com untuk menanggapi persoalan tersebut, belum merespons.
Sebelumnya, Wahyu Dhyatmika menegaskan penawaran kerja sama bisnis tidak bertentangan dengan independensi pemberitaan. Menurut Wahyu, perusahaan pers memiliki divisi bisnis yang bertugas menawarkan kerja sama komersial kepada berbagai pihak, termasuk institusi yang selama ini menjadi objek pemberitaan kritis.
"Namun kesimpulan bahwa setiap pendekatan bisnis otomatis membatalkan independensi pemberitaan berangkat dari pemahaman yang keliru mengenai cara kerja perusahaan pers," kata Wahyu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Berdasarkan catatan yang dihimpun, rekam jejak Tempo terseret masalah dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pemberitaan di antaranya, yakni dari sengketa Tomy Winata pada 2003 hingga polemik Agrinas dan NasDem pada 2026. Berikut rinciannya:
