fin.co.id - Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa M.K., M.T. IPU., ASEAN Eng., APEC Eng., menegaskan transisi energi harus menjadi momentum memperkuat ekonomi nasional. Terlebih, potensi investasi dan dampak ekonomi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 mencapai Rp3 ribu triliun.
Menurutnya, perputaran ekonomi dalam transisi energi itu jangan sampai mengalir keluar negeri akibat tingginya ketergantungan terhadap teknologi impor.
"Kalau tidak salah, kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan dalam satu dekade ke depan mencapai hampir Rp3.000 triliun. Kalau itu demi kemajuan negeri ini, demi masyarakat mendapatkan peluang kerja, dan lain sebagainya. Itu jadi sesuatu yang bagus. Dalam RUPTL 2025-2034 ini banyak sekali membangun pembangkit energi terbarukan, tapi kalau uang ini banyak keluar (impor), itu jadi persoalan bagi kita," ujar Iwa dalam Podcast Bebas Bicara On Point Media, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurutnya, setiap perputaran ekonomi dalam pembangunan transisi energi ini harus sebanyak mungkin dinikmati di dalam negeri. Dia menegaskan, transisi energi tidak boleh dipahami sebatas mengganti pembangkit berbasis fosil menjadi energi baru terbarukan. Transformasi tersebut harus mampu membangun rantai industri dari hulu hingga hilir sehingga membuka lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi nasional, sekaligus memperkuat daya saing industri.
Ia mencontohkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang seharusnya menjadi peluang mengembangkan industri panel surya, komponen pendukung, hingga ekosistem manufaktur nasional.
"Kalau seluruh teknologi kita beli dari luar, manfaat ekonominya ikut keluar. Justru program transisi energi harus menjadi kesempatan membesarkan industri nasional," tegasnya.
Diakuinya, Indonesia berada pada posisi strategis karena masih membutuhkan tambahan pasokan energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sekaligus memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah. Karena itu, transisi energi harus dijalankan secara bertahap dengan tetap menjaga keamanan pasokan energi dan keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan biaya produksi akibat percepatan transisi energi perlu diperhitungkan secara matang. Pemerintah harus memastikan perubahan bauran energi tidak membebani masyarakat, terutama ketika daya beli nasional belum sepenuhnya pulih.
"Tujuan utama penyediaan energi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi masyarakat semakin kuat, proses transisi menuju energi bersih juga akan lebih mudah diterima," katanya.
Iwa juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara-negara maju dalam menentukan kecepatan transisi energi. Setiap negara memiliki kondisi ekonomi, tingkat kesejahteraan, serta struktur kebutuhan energi yang berbeda.
Baca Juga
"Transisi energi memang menjadi agenda global dan Indonesia harus terlibat. Namun Indonesia tidak boleh dipaksa mengikuti target negara maju tanpa mempertimbangkan kondisi domestik. Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi untuk mendukung pembangunan," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Iwa turut menyoroti implementasi biodiesel B50 yang dinilai menjadi salah satu langkah strategis memperkuat kemandirian energi nasional. Kebijakan tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.
Menurutnya, hilirisasi kelapa sawit menjadi biodiesel tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menciptakan investasi baru, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
"Hilirisasi selalu menghasilkan nilai tambah lebih besar dibandingkan menjual bahan mentah. Di situlah manfaat ekonomi yang harus terus diperkuat," katanya.
Iwa menambahkan keberhasilan transisi energi memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah sebagai regulator, industri sebagai pelaksana investasi, perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi, serta masyarakat sebagai pengguna sekaligus penggerak perubahan.
