"Kipas angin ini saya tidak tahu, karena pengadaannya bukan di kami, Pak," jawab Ferry di hadapan anggota Komisi VI DPR.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa hingga rapat berlangsung, Kementerian Koperasi belum memberikan konfirmasi mengenai kebenaran isu yang ramai diperbincangkan tersebut.
Munculnya isu pengadaan dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun langsung menarik perhatian masyarakat karena berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Besarnya nilai anggaran yang disebut-sebut dalam isu tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kebutuhan, mekanisme pengadaan, hingga instansi yang bertanggung jawab apabila pengadaan tersebut memang ada.
Karena itu, DPR meminta agar pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program yang mendapat perhatian pemerintah dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program strategis, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan menjadi hal yang penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang memastikan apakah pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun benar-benar masuk dalam perencanaan pemerintah atau hanya sebatas isu yang berkembang di ruang publik. (*)
