Tegas! Prabowo Persilakan TNI-Polri Periksa Semua Dapur MBG, Tapi Ada Syarat Keras

fin.co.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh aparat TNI dan Polri dipersilakan melakukan pemeriksaan terhadap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

Namun, Kepala Negara memberikan peringatan keras agar pengawasan tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan kualitas pelaksanaan program, bukan dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun meminta imbalan kepada pengelola dapur.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026). Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pengawasan merupakan bagian penting agar program prioritas pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prabowo secara khusus menyampaikan pesan kepada jajaran aparat keamanan mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Ia mempersilakan komandan distrik militer (Dandim), kapolres, hingga kapolsek melakukan pemeriksaan terhadap dapur MBG apabila diperlukan. Namun, ia mengingatkan agar pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan.

"Dandim, kapolres, kapolsek silakan periksa. Yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.

Prabowo Akui Masih Ada Pihak yang Ingin Memanfaatkan MBG

Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya karena masih terdapat oknum yang diduga berusaha mengambil keuntungan secara ilegal dari pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, besarnya anggaran dan cakupan program membuat pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nusuk ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ," kata Prabowo.

Karena itu, Presiden meminta seluruh unsur pemerintahan di daerah untuk ikut terlibat aktif mengawasi pelaksanaan program.

Selain aparat TNI dan Polri, Prabowo juga memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh dapur MBG.

Mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa diminta memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat.