fin.co.id – Antusiasme masyarakat terhadap program lowongan kerja padat karya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat tinggi. Hingga penutupan pendaftaran, sebanyak 132.627 orang tercatat melamar untuk memperebutkan 2.843 posisi yang tersedia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan proses pendaftaran kini telah ditutup karena jumlah pelamar jauh melampaui kebutuhan tenaga kerja yang dibuka pemerintah.
"Sekarang ini sudah tahap pertama dan kedua sudah selesai untuk 2.843 lowongan yang mendaftar 132.627 pelamar," kata Pramono di RPTRA Bhineka, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Juli 2026.
Menurut Pramono, tahapan rekrutmen saat ini telah memasuki proses seleksi. Ia meminta seluruh dinas yang terlibat sebagai penyelenggara program menjalankan proses tersebut secara terbuka dan akuntabel.
Pramono juga menegaskan agar tidak ada praktik orang dalam maupun titipan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Ia menilai program padat karya disiapkan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi warga yang benar-benar membutuhkan pekerjaan di tengah tekanan ekonomi.
Untuk tahap awal, penyerapan tenaga kerja difokuskan pada empat perangkat daerah yang memiliki kebutuhan besar dalam pekerjaan infrastruktur dan pemeliharaan lingkungan, yakni Dinas Bina Marga (DBM), Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), Dinas Sumber Daya Air (DSDA), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Semuanya transparan dan saya minta kepala dinas masing-masing merupakan orang yang memutus terakhir supaya tidak ada titipan dan sebagainya karena ini memang betul-betul digunakan untuk bantalan sosial ketika tekanan ekonomi sedang seperti ini," ujarnya.
Sebagai informasi, gelombang pertama program padat karya membuka 37 jenis pekerjaan, mulai dari pemeliharaan saluran air skala lingkungan, perbaikan jalan permukiman, perawatan taman kota, hingga pengelolaan kebersihan di kawasan padat penduduk.
Sementara itu, pembukaan rekrutmen berikutnya akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan proses penandatanganan kontrak penyedia jasa.
Program ini hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta dan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada kelompok kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 5.
