fin.co.id - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan menilai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 memiliki peran penting sebagai ruang penyampaian aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, forum tersebut bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi sarana menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Pilar usai menghadiri Dialog Kota dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI 2026 yang berlangsung di Medan pada Rabu, 1 Juli 2026.
"Di forum ini tidak terlepas dari masukan-masukan pemerintah kota, wali kota, dan wakil wali kota terkait permasalahan yang terjadi di masing-masing pemerintah kota di seluruh Indonesia," ujar Pilar.
Ia menjelaskan, para kepala daerah memanfaatkan forum tersebut untuk mengemukakan berbagai kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing wilayah. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan oleh pemerintah pusat.
"Itu disampaikan dan juga dicatat langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, dan masukan-masukan kami juga bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak agar jalannya roda pemerintahan kota di seluruh Indonesia semakin baik," jelasnya.
Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti dalam dialog tersebut berkaitan dengan mekanisme rotasi, mutasi, dan promosi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Pilar menyebut sejumlah kepala daerah mengeluhkan lamanya proses persetujuan yang masih harus melalui pemerintah pusat, padahal kebutuhan pengisian jabatan di daerah sering kali bersifat mendesak demi menjaga pelayanan kepada masyarakat.
"Tadi ada beberapa wali kota yang menyampaikan bahwa dalam melakukan rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan harus melalui proses yang panjang ke BKN karena persetujuannya berada di pusat. Sementara kebutuhan pengisian jabatan tersebut sangat mendesak. Ini yang memang mungkin perlu ada evaluasi bersama," katanya.
Selain itu, kebutuhan penambahan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi pembahasan para kepala daerah. Menurut Pilar, penguatan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dinilai penting agar kualitas pelayanan publik semakin optimal.
Persoalan lain yang turut mengemuka ialah dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. Pilar mengatakan dukungan anggaran tersebut tetap memiliki peran strategis, termasuk bagi Kota Tangerang Selatan yang selama ini dikenal memiliki tingkat kemandirian fiskal cukup baik.
Baca Juga
"Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Walaupun Tangerang Selatan termasuk kota yang mandiri, dana transfer dari pusat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Tangerang Selatan. Itu yang tadi disampaikan oleh beberapa kepala daerah dalam forum. Mudah-mudahan menjadi masukan dan ada tindak lanjut untuk setiap persoalan sehingga roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pilar menyampaikan bahwa forum juga diisi paparan dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mengenai arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah kota didorong mengambil peran aktif agar program nasional di bidang tersebut dapat berjalan selaras di daerah.
Menurutnya, tantangan terkait ketahanan pangan maupun lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam menangani persoalan sampah, kerusakan hutan, serta isu lingkungan lainnya.
"Ini merupakan langkah strategis dari APEKSI untuk menyinergikan program-program pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penanganan isu lingkungan hidup yang saat ini dihadapi, termasuk persoalan sampah, kerusakan hutan, dan lain sebagainya," kata Pilar. *
