fin.co.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, hingga perluasan jangkauan penerima manfaat. Langkah strategis ini bertujuan agar intervensi gizi nasional berjalan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026, Qodari menjelaskan salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selama ini, kata dia, setiap SPPG menerima besaran insentif yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat. Ke depan, pemerintah akan mengubah skema tersebut agar insentif disesuaikan dengan cakupan layanan masing-masing SPPG.
"Ke depan ini akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat sehingga insentif untuk SPPG akan mengalami variasi dan itu bisa menghemat sampai Rp1 triliun dalam satu tahun," ujar Qodari.
Selain skema insentif, dia mengatakan pemerintah juga akan memperbaiki tata kelola operasional SPPG. Penataan dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan, mulai dari kelengkapan peralatan hingga aspek kesehatan dan keamanan operasional.
"SPPG yang ada sekarang ini akan ditata lagi dari segi pengelolaannya," katanya.
Jamin Nilai Gizi Produk dan Perluas Akses ke Wilayah 3T
Perbaikan mutu hidangan juga menjadi poin krusial dalam agenda pembenahan ini. Dari sisi produk, lanjut Qodari, evaluasi juga menyasar kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap kandungan gizi maupun higienitas makanan agar manfaat Program MBG semakin optimal.
"Produknya berupa makanan, dari nilai gizinya, dari higienitasnya itu juga akan ditata dengan lebih baik," ucapnya.
Qodari menambahkan evaluasi juga diarahkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih belum terlayani secara optimal. Kebijakan ini diharapkan mampu meratakan akses pemenuhan nutrisi ke pelosok negeri.
Prioritaskan Kelompok 3B dan Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Selain wilayah pinggiran, pemerintah akan memberikan perhatian lebih kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang merupakan kelompok paling rentan mengalami kekurangan gizi. Penanganan pada fase ini memegang peran kunci dalam menentukan masa depan generasi penerus bangsa.
Baca Juga
"Masa-masa yang paling rawan untuk mengalami kekurangan gizi, sekaligus juga momentum yang paling tepat untuk melakukan intervensi gizi," katanya.
Qodari menegaskan program MBG tidak hanya bertujuan mengatasi gizi buruk, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak.
Untuk mendukung penyempurnaan program, Qodari mengatakan pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi akan dilakukan bersama pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta Dewan Ekonomi Nasional (DEN) agar pelaksanaan Program MBG semakin terintegrasi.
